Published On: Mon, Feb 27th, 2017

Ahok Rawan Gunakan Fasilitas Negara

BERITABENAR-KOALISI Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI segera menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan gubernur DKI Jakarta.

Pasalnya, selama menjabat gubernur, khususnya jelang putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) r DKI Jakarta 2017, tentunya bisa dimanfaatkan untuk kampanye ter-selubung ataupun terang-terangan.

“Sebagai gubernur, tentunya dia (Ahok) sangat leluasa memanfaatkan posisi untuk kampanye lewat program-program yang telah dijadwalkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta,” ujar Ketua Katar Sugiyanto kepada INDOPOS, Minggu (25/2).
Fasilitas Negara/Daerah hingga April 2017

Dikeluarkan Rastra (Beras Sejahtera) buat masyarakat Pencairan Kartu Jakarta Pintar untuk beli daging Rp 39.000/kg dan ayam Rp 10.000/ekor Program Keluarg, Harapan (PKH)

Bantuan modal nelayan akan diberikan Bansos untuk masjid dan musalla dicairkan Pencairan honor guru
Kondisi demikian, sambung Sugiyanto, tentunya akan memposisi-kan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Ba-waslu) kesulitan. Di satu sisi, Ahok sebagai calon gubernur yang tentunya diperbolehkan kampanye, di
sisi lain menjabat sebagai gubernur.

“Maka sudah selayaknya mendagri untuk membebastugaskan Ahok dari jabatannya. Terlebih kini masih berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama Islam. Kalau mendagri tak menonaktifkan Ahok, justru akan menibulkan pertanyaan besar di masyarakat,” tegas Sugiyanto.

Ia mencontohkan, salah satu program kerja Pemprov DKI yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye yakni pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). “Pastinya selaku gubernur bisa meresmikan RPTRA di mana. Dengan .bebasnya Ahok yang juga calon gubernur untuk melakukan pencitraan secara langsung di tengah masyarakat,” tandas Sugiyanto.

Bila kekawatiran akan terjadi pemnafaatan jabatan untuk kepentingan kampanye calon gubernur, kata Sugiyanto, merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Selain diberikan peluang untuk meresmikan RPTRA, sambung Sugiyanto, Ahok dengan bebasnya bisa blusukan ‘berkedok’ penin-
jauan lokasi pembangunan. Termasuk pembangunan turap beton di sejumlah aliran kali. “Ini akan menjadi pertarungan politik di Jakarta semakin tidak faiif imbuh dia.

Menurut Sugiyanto, upaya mempertahankan Ahok di posisi gubernur merupakan bentuk pemberian kesempatan kepada incumbent itu untuk bisa meraup simpatik publik dan memenangkan Pilgub DKI.

Tak hanya persoalan banyaknya agenda kegiatan yang berpeluang dilaksanakan Ahok. Seluruh fasilitas yang selama ini diterima sebagai gubernur, tentunya harus segera dikembalikan ke daerah.

Di sisi lain, Anggota KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos menuturkan, Ahok diwajibkan menjalani cuti selama masa kampanye, termasuk kampanye putaran kedua. “Ketentuan itu sudah diatur dalam undang-undang,” imbuh dia. (dai)