Published On: Mon, Nov 16th, 2015

Ancam Boikot Pilkada, Ribuan Banpol PP Tuntut Pengangkatan Sebagai PNS

Jakarta, beritabenar.com – “Kita sebagai aparat negara yaitu Banpol PP seharusnya menjaga aksi unras tapi saat ini kita malah melakukan aksi unras karena ketidakperdulian Pemerintah atas nasib status kerja kita,” teriak salah satu orator di depan Istana Negara, Senin (16/11).

Adalah sekitar 1.800 orang Banpol Pamong Praja (PP) dari DKI Jakarta, Sumsel, Jatim, Cirebon, Kalteng, Banten, Riau, Kalsel dan Lampung yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) yang melakukan long march dari depan Kantor Kemendagri menuju Istana Negara untuk meminta kepada Pemerintah pusat agar menerbitkan payung hukum yang mengatur pengangkatan bantuan polisi pamong praja menjadi PNS melalui formasi khusus. Selain itu, mereka juga meminta agar Pemerintah memperhatikan Banpol PP yang memiliki usia di atas 35 tahun, serta masa kerja bagi Banpol PP yang mengabdi walaupun tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi PNS.

Ketua FKBPPPN, Suriawan, mengatakan bahwa tujuan aksi FKBPPPN di Mendagri, Istana Negara dan Kemenpan adalah karena tuntutan kami untuk pengangkatan Banpol PP sebagai PNS belum dipenuhi oleh Pemerintah.

“Kalau ini tidak ditanggapi, maka kita akan melakukan aksi yang lebih besar karena ijin aksi kita sampai tiga hari dan kita akan melakukan aksi terus-menerus sampai tuntutan kita dipenuhi,” tegas Suriawan.

Ia mengatakan bahwa tujuan kedatangan FKBPPPN adalah agar bisa bertemu langsung dengan Pak Presiden untuk membicarakan status kerja kami dan meminta kepada Pemerintah pusat untuk menerbitkan payung hukum yang mengatur pengangkatan bantuan polisi pamong praja menjadi PNS melalui formasi khusus serta memperhatikan Banpol PP.

“Kita punya beberapa dasar hukum yaitu UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 250 ayat 1 dimana pasal tersebut mengatakan bahwa Satpol PP adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Selain itu dalam UU No.5 Tentang ASN dijelaskan bahwa satpol PP tidak bisa masuk kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta dalam PP 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP pasal 16 huruf a yang isinya bahwa syarat menjadi Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil pamong praja, ditambah lagi dengan Permenpan RB No 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional polisi praja dan angka kreditnya,” jelasnya.

Jadi, lanjut Suriawan, tidaklah berlebihan kalau kita menuntut agar kita semua segera ditetapkan statusnya sebagai PNS.

“Kita sudah melakukan beberapa upaya mulai dari upaya administrasi sampai audiensi ke Kemenpan dan Komisi II DPR RI namun Komisi II DPR RI tidak bisa berbuat lebih karena semua keputusan ada di Kemenpan atau Kementrian terkait. Kita pernah menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan kita di daerah namun jawabannya adalah dimana sudah adakah formasi pengangkatan PNS untuk Banpol PP di Kemenpan karena tidak mungkin Kepala Daerah memberikan usulan untuk PNS bagi Banpol PP apabila jatah formasi PNS untuk Banpol PP belum ada di Kemenpan,” terangnya.

Dirinya mengatakan akan terus melakukan aksi apabila tuntutannya tidak dipenuhi dan akan memboikot Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di daerah-daerah.

Perwakilan FKBPPPN diterima oleh Deputi Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, Sesneg RI, Prof. Dadan Wildan yang mengatakan bahwa semua aspirasi dari kawan-kawan FKBPPPN telah kita terima dan kita akan membuat telaahan serta kedepan kita akan atur audiensi dengan beberapa Kementrian terkait.

“Besok pagi kita akan sampaikan surat dari Pak Suriawan yang ditujukan kepada Pak Presiden,” pungkas Dadan. (Ant)