Published On: Thu, Mar 2nd, 2017

Beri Uang ke Pengemis Bakal Didenda

BERITABENAR-Masyarakat di Kabupaten Ku dus perlu mengetahui peraturan daerah (perda) mengenai pengemis, gelandangan, dan anak jalanan yang memanfaatkan belas kasihan orang untuk meminta uang. Sebab, bila ketahuan petugas, baik pemberi maupun penerima dapat diberikan hukuman. Kabid Sosial Sutrimo mengatakan, peraturan daerah mengatur permasalahan sosial itu merupakan inisiasi dari DPRD Kabupaten Kudus. Sedangkan pembahasan di tingkat wakil rakyat sudah selesai.

“Sekarang ini, rancangan perda pengemis gelandangan itu selanjutnya kami ajukan ke Pemprov Jateng untuk dievaluasi gubernur. Kami sedang menunggu hasil evaluasinya,” terangnya. Sutrimo mengatakan, hasil evaluasi itu akan selesai dalam beberapa bulan ke de- pan. Pihaknya mengatakan, aturan ter sebut dapat ditetapkan pada tahun ini untuk diterbitkan dan diberlakukan di Kudus. Dia menyampaikan, setelah diundang kan perda itu tidak dapat langsung diterapkan 100 persen. Karena pi haknya harus menyosialisasikan ter lebih dahulu. Dia mengatakan aturan yang kerap disebut Perda PGOT itu akan berlaku efektif 1-2 tahun setelah diundangkan.

“Tahun pertama masyarakat tidak tahu. Maka bagi pelanggar akan kami bi na terlebih dahulu, tidak langsung ka mi sanksi atau kami denda,” tuturnya. Pihaknya juga perlu membangun sa rana prasarana yang mendukung perda dapat berjalan. Prasarana itu mi salnya menyediakan papan peringatan larangan dan sanksi bagi pelang gar Perda PGOT di tempat-tempat strategis. “Sesuai koordinasi kami harus me lengkapi dasar hukum perda tersebut,” katanya.

Dalam Pasal 19 Perda Pengemis Gelandangan Anak Jalanan Kabupaten Kudus setiap orang dilarang melakukan kegiatan menggelandang baik perorang an atau berkelompok. Perda juga melarang mendatangkan orang un tuk menggelandang, mengemis dan lainnya. Sedangkan pada pasal 21 bila melanggar larangan itu diancam dengan hukum an pidana kurungan maksimal enam pekan dan atau denda paling banyak Rp 10 juta. Bahkan bila terbukti mendatangkan untuk kegiatan terlarang itu akan dikurung tiga bulan dan denda maksimal RP 50 juta. (him/lil)