Published On: Mon, Mar 6th, 2017

Berita Terkini: Ignasius Jonan Nyatakan Freeport Harus Ikut Aturan Indonesia

BERITABENAR-ADU argument, pertentangan, perang urat syaraf seperti menjadi wacana tentang kondisi PT Freeport Indonesia (FEI) akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, pemerintah disuarakan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan perusahaan tambang emas itu harus mengikuti aturan di Indonesia.

Yaitu beralih dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sesuai amanat UU Minerba. Bagi yang cermat mengikuti kondisi ini, pasti sepekan terakhir akan melihat kondisi sedikit panas sebenarnya.

Freeport menyatakan malah akan membawa pemerintah ke Arbitrase Internasional jika memaksakan kehendaknya mengubah kontrak karya menjadi IUPK. Kemudian mengancam melakukan sepihak. Bahkan menurut informasi, PHK sepihak ini sudah mereka lakukan. Saya termasuk yang cukup keras menentang berbagai langkah Freeport ini.

Bagaimana tidak kami di Komisi VII memang berhubungan langsung dalam regulasi menyangkut Freeport dan perusahaan tambang di seluruh Indonesia. Begitu mendengar mereka menyatakan mem-PHK karyawan, saya malah antipasti.

Itu main ancam mengancam seperti gaya di pasaran. Gaya preman yang memaksakan kehendaknya. Padahal kalau dicermati, pangkal persoalan mereka sebenarnya karena tidak mau mengikuti aturan yang diberlakukan Indonesia.

Saya jadi punya persepsi bahwa keeganan Freeport ikut aturan terkait keistimewaan pada kontrak karya. Jika tetap menggunakan KK, maka sebenarnya mereka punya kewenangan yang sama dengan pemerintah Indonesia. Perusahaan ini merasa akan banyak hal yang membuat mereka masuk ke dalam ketidakpastian.

Sebab pemerintah berkuasa penuh atas seluruh perusahaan tambang jika sistemnya bukan kontrak karya. IUPK itu membuat perusahaan tambang berada di bawah penguasaan pemerintah. Ya bahasa ringannya, Freeport hanya punya surat izin usaha saja. Semua kendali ada di tangan pemerintah.

Tentu begini, kalau kita ingin negara ini berdaulat semua aturan dan hukum harus ditegakkan.Tidak boleh kita mundur selangkah pun kalau untuk memperjuangkan kedaulatan negara. Jangan karena Freeport merasa datang dari Amerika lalu tidak mau mengikuti aturan Indonesia. Sebenarnya semua bicara dibicarakan. Saya kira pemerintah juga sangat terbuka.

Menteri ESDM Ignasius Jonan pun sudah pernah datang ke DPR-RI untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi soal sikap Freeport. Jika secara pribadi, saya memang cenderung agar Freeport ini ada dalam penguasaan negara Indonesia.

Persoalan Freeport sebenarnya bukan masalah government to government. Tapi ini murni government to business. Artinya pemerintah Indonesia-lah yang punya kuasa untuk menegaskan dan menjelaskan kedudukan satu perusahaan di Indonesia.

Tata kelola dan penerapan good governance serta teknis pengoperasian pasti bisa dijalankan oleh anak bangsa yang juga punya skill dan kemampuan untuk itu. Karena sebenarnya ini pun tidak akan menjadi ganjalan jika Freeport mau menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban mereka.

Sebab dari kalkulasi pemerintah perusahaan ini masih memiliki beberapa kewajiban yang belum diselesaikan. Misalnya pembangunan smclter (pabrik pemurnian). Memang mereka membangun smelter tapi dalam skala kecil. Kedua, pelepasan saham yang harusnya sampai 51 persen tapi mereka hanya mau menjual 30 persen saja. Ketiga tentu saja soal perubahan perubahan badan hukum.

Saya turut mendorong pemerintah agar bersikap tegas dalam hal ini. kalau pun mereka benar-benar mewujudkan niat membawa pemerintah ke Badan Arbitrase Internasional, tentu kita sudah harus mempersiapkan banyak hal terkait gugatan. Kajian dan aspek hokum diperlukan dengan bukti otentik yang kuat.

Sebab jika dulu mereka menolak UU No. 4 tahun 2009 tentang M inerba harusnya sudah dilakukan dari dulu. Bukan setelah kondisi mereka terjepit seperti sekarang. Sebab bukan hanya Freeport saja yang harus berubah sistem pengelolaannya.

Perusahaan tambang lain di Indonesia seperti yang dulu namanya Newmont sudah beralih ke IUPK. Jadi tidak ada pengecualian untuk pelaksanaan aturan. Kita komitmen saja menjaga kedaulatan negara. Jangan karena desakan dan tekanan berbagai pihak lalu tak berani konsisten menjalankan UU yang sudah kita buat dan rumuskan bersama. Kesimpulannya adalah siapa pun yang berbisnis di Indonesia tentu harus ikut aturan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa pengecualian.

Kemudian, persoalan Freeport sebenarnya bukan masalah government to government. Tapi ini murni government to business. Artinya pemerintah Indonesia-lah yang punya kuasa untuk menegaskan dan menjelaskan kedudukan satu perusahaan di Indonesia. Jadi tidak ada urusan ini hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah yang menaungi Freeport. Bisa saja sebenarnya perusahaan itu dinegosiasi ulang sebelum kontraknya berakhir 2021.