Published On: Fri, Mar 10th, 2017

Dewan Pers Ajak Perangi Berita Hoax

BERITABENAR-Berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini adalah kebebasan menyampaikan pendapat melalui berbagai media masih kerap disalahartikan. Tak heran, banyak lembaga yang mulai ikut-ikutan bermunculan dengan mengatasnamakan pers, hanya karena metode kerjanya mengadopsi cara-cara kerja kewartawanan. Namun karena tak dibekali dengan kode etik, hasilnya pun belum mencerminkan karya jurnalistik. Apalagi sajian beritanya cenderung provokatif, negatif dan penuh dengan kebohongan atau hoax.

Ironisnya, mereka pun ikut-ikutan nimbrung dan berlindung di balik undang-undang Pers ketika posisinya merasa dipo-jokan. Bukan hanya itu, karakteristikwartavvannya jauh dari seorang jurnalis. Bila wartawan sesungguhnya lebih mengedepankan klarifikasi dan verifikasi, mereka kerap menunju-kan sikap arogan. Anehnya, terkadang mereka kerap memposisikan dirinya layaknya penyidik, termasuk berupaya mencari-cari kesalahan.

“Bagi masyarakat yang dirugikan wartawan atau media seperti ini, laporkan saja ke Dewan Pers. Ingat, wartawan itu tidak kebal hukum. Bila kelakuannya tidak mencerminkan seorang jurnalis, kami akan tindak tegas. Untuk menangani kasus seperti ini, kami sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Mabes Polri,” warning Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Imam Wahyudi saat memberi materi dalam dialog l.iterasi Media Sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme, Kamis (9/3).

Karakteristik wartawan seperti ini kata wartawan senior itu, masih cukup marak. Ilal ini disebabkan pengetahuan masyarakat menyangkut kerja-kerja wartawan masih minim. Untuk itulah, ia mengajak semua pihak menyatakan perang terhadap polah wartawan abal-abal dan hoax. Sebab hal ini cukup mencederai profesi wartawan. Apalagi hoax di media sosial (medsos) cukup banyak bertebaran melalui laman yang tidak jelas legalitasnya.

Eksistensi media-media yang belum memiliki izin sambungnya, berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap media mainstream saat ini. Pasalnya, sejumlah media mainstream ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Tidak hanya melalui media online, namun juga media cetak maupun elektronik (TV). Dari hasil penelitian, berita hoax sebagaian besar melalui medsos dan online. Selebihnya media cetak hanya sekitar 5 persen sementara TV sebesar 7,8 persen.

“Untuk menangkal ini semua, perlu kesadaran masyarakat. Di satu sisi, media mainstream ini tidak lagi mengulang kesalahannya. Apalagi cukup banyak informasi media di internet yang berhubungan dengan paham radikalisme dan terorisme. Kalau tidak diantisipasi, paham seperti ini bisa mempengaruhi generasi muda. Sebab isi beritanya sangat tende-sius dan provokatif,” katanya mengingatkan.

Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir mengingatkan paham radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman. Apalagi kesenjangan sosial, kemiskinan, ketidakpuasan masih ada diten-gah masyarakat. Melalui literasi dan peran media, masyarakat bisa mendapat pencerahan. Apalagi media memiliki pengaruh besar membentuk opini. Makanya, ia berharap pemberitaan mengenai paham radikalisme lebih
adem dan tidak terkesan provokasi.

“Maraknya peredaran hoax yang terindikasi menjadi salah satu penyebab penyebarluasan paham radikal terorisme. Melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Dewan Pers, BNPT berharap masyarakat semakin waspada dalam membedakan berita dan informasi mana yang layak dikonsumsi dan ditolak, sehingga bisa mencegah dari kemungkinan terpapar paham radikal,” katanya.

Wakil Gubernur Sultra. H.M. Saleh Lasata mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, upaya memerangi radikalisme dan terorisme menjadi tang-gungjawab bersama. Apalagi media memiliki peran besar dalam menggiring pemahaman masyarakat baik sifatnya positif maupun yang negatif. Apalagi informasinya langsung bisa diterima masyarakat. Untuk itulah, media harus bisa menyajikannya secara proposional dan berimbang. Khusus media di Sultra, ia menganggap porsinya sudah sesuai. Tidak hanya memberi kritik dan masukan dalam mendukung program pemerintah, namun juga menyangkut paham terorisme ini.

“Media tidak bisa menutup mata dan telinga. Tugas pers menyajikan informasi secara berimbang dan memiliki fungsi kontrol, namun juga menjadi media edukasi. Melalui sajian berita yang menyejukan plus pemahaman yang benar masyarakat akan sabar. Selain itu, bisa memotivasi masyarakat pada prilaku yang positif,” tandas Saleh Lasata.

(b/ p!2/mal)