Published On: Thu, Mar 9th, 2017

Dinkes Matangkan Migrasi Kartu Sehat ke BPJS

BERITABENAR-Berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu mematangkan rencana migrasi kartu sehat ke program BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Deden Bonnie Koswara mengatakan, migrasi dari kartu sehat ke program BPJS dinilai lebih efisien bagi anggaran penerimaan belanja daerah (APBD). Pasalnya jika migrasi ke BPJS Kesehatan maka pengeluaran APBD untuk pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih rendah.

Dia mengkalkukasikan, jika migrasi 100.000 warga miskin ke BPJS Kesehatan biaya yang ditanggung Pemkab Indramayu per tahunnya berada pada kisaran Rp20-26 miliar. Sementara itu, jika jumlah warga miskin yang ditanggung sebanyak 150.000, pengeluaran APBD Kabupaten Indramayu hanya pada kisaran Rp40-45 miliar.

“Ini lebih hemat dibandingkan dengan pengeluaran kartu sehat yakni Rp60 miliar per tahun,” kata dia kemarin.

Proses rencana migrasi kartu sehat ke program BPJS Kesehatan tersebut diharapkan tidak ada kendala dan dapat diterapkan dalam waktu dekat. Selain itu Pemkab Indramayu juga berencana mengevaluasi penerapan program kartu sehat yang kemungkinan akan dihapus dan diganti dengan program lain.

Program Kartu Sehat bagi warga miskin di Kabupaten Indramayu akan dimigrasikan seluruhnya ke dalam program BPJS Kesehatan. Hal itu untuk mengurangi tingginya beban anggaran pembayaran klaim Kartu Sehat yang harus dibayar Pemkab Indramayu.

“Rencananya, program Kartu Sehat warga miskin di Indramayu akan dimigrasikan sepenuhnya pada BPJS Kesehatan. Pemkab akan membayar premi BPJS kesehatan,” ucap Sekretaris Daerah Indramayu Ahmad Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan, program Kartu Sehat awalnya digulirkan karena adanya warga miskin yang tidak masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digulirkan pemerintah pusat. Ada delapan rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkab Indramayu untuk melayani warga pemilik Kartu Sehat. Yakni RSUD Indramayu, RSUD MA Sentot, Rumah Sakit Bha-yangkara, RSUD Gunung Jati Cirebon, RS Hasan Sadikin, RS Jiwa Bogor, RS Jiwa Cisarua dan RS Mata Cicendo.

“Kalau dengan Kartu Sehat, pembayaran klaim satu orang saja bahkan ada yang mencapai Rp 40 juta, tergantung perawatan kesehatan yang mereka peroleh,” kata dia.

Namun, Bahtiar mengakui, proses migrasi pemilik Kartu Sehat menjadi BPJS Kesehatan terkendala banyaknya warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Saat ini pihaknya sedang mengupayakan agar warga yang belum memiliki NIK bisa segera memilikinya, sehingga mereka bisa secepatnya dimasukkan ke dalam program BPJS Kesehatan.

* tomi indra