Published On: Thu, Mar 9th, 2017

Berita yang Sedang Hangat Dibicarakan Saat ini Industri Rokok Berperan Strategis

BERITABENAR-Berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini Industri rokok dalam negeri memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Perlu kebijakan yang komprehensif untuk mengoptimalkan manfaat industri ini bagi masyarakat.

Selain memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, jutaan orang menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto meminta agar jangan melihat persoalan rokok secara hitam putih. Kebijakan mengenai tembakau, tegas dia, seharusnya diambil secara hatihati karena menyangkut mata pencaharian rakyat banyak.

“Kita tidak hidup di dunia yang hampa, rokok ini khususnya SKT (sigaret keretek tangan) ini sudah eksis, sudah ratusan tahun bahkan untuk keretek ini. Ada industri, tenaga kerja, petani dan lain-lain. Jadi, itu bisa guncang karena begitu banyak tenaga kerja, dan begitu banyak keuangan negara menggantungkan pada rokok itu,” ujar Panggah di Jakarta kemarin.

Terkait dengan itu, sambung Panggah, Kemenperin berperan untuk terus mendorong produksi tembakau dalam negeri sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri rokok. Dia menambahkan, impor tembakau juga tidak bisa serta-merta langsung dihentikan dengan menaikkan bea masuknya.

“Itu tidak menyelesaikan masalah karena yang harus diselesaikan, bagaimana produksi itu bisa bertambah untuk memenuhi kebutuhan industri rokok,” tegas Panggah. Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.

Dia menilai rokok, termasuk tembakau, harus dilihat tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga kepentingan petani, industri, dan pemerintah yang membutuhkan cukai dan pajak dari rokok. “Jangan sampai melihatnya seperti itu. Semua penting, jadi persoalannya adalah bagaimana mengakomodasi semuanya,” kata Enny. Saat ini, menurut Enny, ada kecenderungan melihat persoalan rokok secara hitam putih.

Di satu sisi, kelompok yang anti tembakau menganggap tembakau hanya akan merusak generasi masa depan. Di sisi lain, industri, termasuk pemerintah juga memiliki kepentingan agar tidak kehilangan penerimaan. Enny mengusulkan agar keduanya mengambil jalan tengah, misalnya cukai ditetapkan atas kandungan tembakau lokal atau impor. Rokok yang mengandung tembakau lokal dikenakan cukai yang lebih rendah daripada impor. Jadi, kata dia, industri akan lebih memprioritaskan tembakau lokal.

Selain itu, Enny juga menilai pemerintah harus mendorong petani untuk meningkatkan produksi tembakau dalam negeri tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas. Pengurangan impor, kata dia, juga perlu dilakukan bertahap disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan, industri hasil tembakau menyerap tenaga kerja lebih dari 6 juta orang mulai petani tembakau, petani cengkih, karyawan industri tembakau, hingga ritel.

Terdapat 995 produsen produk tembakau terdaftar di Indonesia. Dia menambahkan, cukai hasil tembakau juga merupakan penerimaan pajak terbesar ketiga, setelah PPh nasional dan PPN nasional.”Lebih dari 70% penjualan rokok masuk ke kas negara,” ujarnya. Budidoyo melanjutkan, AMTI memberikan perhatian khusus terhadap tantangan pertanian tembakau dan tata niaga pertembakauan di Indonesia yang kompleks.

Hal ini mencakup tantangan di bidang produktivitas, sarana dan prasarana, kualitas, kesejahteraan petani, dan lainnya. “AMTI berkomitmen untuk berkontribusi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan tersebut melalui advokasi kebijakan, baik lokal maupun nasional.

Salah satunya ialah dengan mendorong komitmen perusahaan, pemerintah lokal, serta petani untuk menjalankan program kemitraan antara petani dan pelaku usaha,” tuturnya. Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia Djoko Wahyudi mengatakan, kalaupun industri rokok dalam negeri jatuh, tak berarti masyarakat akan berhenti merokok. Malah, Indonesia nantinya hanya menjadi pasar bagi rokok ilegal impor.

“Kalau rokok ilegal tanpa cukai itu dibuat dalam negeri mending. Tidak dapat cukai, tapi dapat tembakau, dapat tenaga kerja. Tapi kalau dari luar masuk, kita tidak dapat pekerjaan, tidak dapat cukai, kesehatan pun tidak dapat. Rugi semua,” kata Djoko.

Djoko menuturkan, Indonesia selama ini kerap diincar sebagai pasar bagi produsen rokok ilegal dari berbagai negara. Dia pun tak sungkan untuk menyebut China sebagai negara yang memiliki produsen rokok ilegal dalam jumlah besar. “Nomor satu China, banyak, segala merek ada.

Kalau kamu ke Batam, di situ kan daerah bebas, itu banyak masuk ke dalam wilayah RI,” tuturnya. Saat ini, kata Djoko, industri rokok menghadapi tantangan dari rencana kebijakan pemerintah untuk membatasi impor tembakau.

Pihaknya mendukung penuh pembatasan impor tembakau asal pemerintah mendorong produksi dalam negeri dan membatasinya secara bertahap. Untuk diketahui, pemerintah tengah mengkaji pembatasan impor tembakau karena volume impor tembakau yang mencapai 400.000 per tahun. Pemerintah berencana menaikkan tarif bea PPN HT Pajak Rokok Pembayaran cukai untuk 14 bulan masuk minimum sebesar 60% dari posisi semula 5%.

Djoko mengatakan produksi tembakau dalam negeri hanya sekitar 200.000 ton per tahun. “Produksi dalam negeri maksimum 50%. Jumlah 50% itu pun belum tereduksi kualitas dan varietas, karena kualitas tidak semua bisa dipakai dan tidak semua varietas cocok yang dibutuhkan di industri rokok,” ujar Djoko.

Dengan begitu, Djoko khawatir produksi rokok akan berkurang seiring berkurangnya pasokan tembakau dengan pembatasan impor. Berkurangnya produksi rokok akan menekan penerimaan cukai yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp 149,9 triliun atau setara 95% dari total target cukai Rp157,6 triliun.

“Kita tahu kan kemarin kurang sedikit, kurang Rp2 triliun saja pemerintah ributnya setengah mati. Kalau kemudian mati, industri tereduksi 50% apa pemerintah sudah punya gantinya?” tanya Djoko. Djoko pun menyinggung Kementerian Kesehatan yang kerap menekan industri rokok melalui iklan. Padahal, status Indonesia saat ini bukanlah darurat rokok, melainkan darurat narkoba.

Menurut dia, Kemenkes sebaiknya lebih gencar mengampanyekan bahaya narkoba. “Narkoba itu jelas-jelas orang pada terkapar. Tapi untuk rokok, sejak ratusan tahun lalu tidak ada orang terkapar di tengah jalan karena merokok. Kurang sehat iya, semua orang pun tahu tetapi jangan didramatisirlah,” cetusnya. rahmat fiansyah/ oktiani endarwat