Published On: Wed, Mar 8th, 2017

Iran Tetap Larang Kunjungan Warga Amerika

BERITABENAR- Berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini Iran, Selasa (7/3) mengatakan akan terus menerapkan aksi balasan melarang warga Amerika mengunjungi Teheran. Langkah itu ditempuh sebagai respons atas larangan perjalanan Presiden baru Presiden Donald Trump terhadap negara-negara berpenduduk Muslim.
“Langkah balasan kami pertama terhadap perintah sebelumnya masih berlaku,” tegas deputi menlu Majid Takht Ravanchi pada konferensi bertajuk “What to do about Trump’s America”.

“Tidak perlu mengambil keputusan baru,” ujarnya seperti dilaporkan kantor berita ISNA.
Pada Januari, Kementerian luar negeri Iran mengumumkan larangan warga Amerika memasuki negara Parah Mullah itu sebagai balasan atas
perinlah Trump “yang menghina” membatasi kedatangan dari Iran dan enam negara Muslim lainnya.

Iran menyebut keputusan itu sebagai “ilegal, tidak logis dan bertentangan dengan aturan internasional.
Gedung Putih, Selasa mengeluarkan kembali larangan itu, sekali tidak mencantumkan Irak dalam daftar, tapi masih menargetkan warga Iran.
Gedung Putih mengungkapkan Trump menandatangani perintah tersebut, yang sementara membekukan pemberian visa baru bagi warga Suriah, Iran, Libya, Somalia, Yaman dan Sudan, dalam rapat tertutup pada Senin pagi waktu setempat atau Selasa.

Perintah itu melarang kedatangan seluruh pengungsi dalam kurun waktu 120 hari. Larangan perjalanan yang
sudah direvisi itu, yang mulai berlaku 16 Maret, menyatakan enam negara tersebut menjadi target karena kemampuan pemeriksaan dan informasi mereka tidak memenuhi standar keamanan AS.

Para pejabat terkait mengatakan, berbeda dengan larangan perjalanan yang ditandatangani pada 27 Januari, visa valid, yang sudah diberikan sebelum pelarangan berlaku, dari keenam negara itu akan dihormati.

Faktor yang memotivasi di sini adalah keinginan untuk menerapkan keamanan yang jauh lebih baik, kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri.

Pembatasan perjalanan bercakupan luas yang semula diberlakukan pemerintahan Trump ditolak pengadilan federal, setelah memicu kehebohan legal, politik dan logistik.

(AFP/es)