Published On: Wed, Mar 8th, 2017

OJK Cabut Izin Usaha BPR di Deliserdang

BERITABENAR-Berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur. Sanksi ini diberikan setelah OJK menetapkan status Dalam Pengawasan Khusus kepada BPR yang beroperasi di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara tersebut.

Keputusan pencabutan izin dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Maret 2017 dan telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor ^KDK.OB/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2017.

Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Lukdir Gultom mengungkapkan, pencabutan izin itu sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11 tahun 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.

“Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, BPR Nusa Galang Makmur terlebih dahulu telah ditetapkan statusnya sebagai BPR Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh OJK sejak tanggal 19 Agustus 2016 dikarenakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Rotio (CAR) kurang dari 4 katanya kepada wartawan di Medan, Selasa (7/3).

Penetapan status bank dalam pengawasan khusus disebabkan pengelolaan PT BPR Nusa Galang Makmur yang tidak memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta diperburuk dengan penurunan cash rotio (CR), yang menyebabkan hingga saat ini BPR tidak dapat memenuhi standar kinerja keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas hal tersebut, PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur telah diminta untuk melakukan langkah-langkah (actionplan) penyehatan agar rasio KPMM/CAR menjadi paling kurang 4% dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan status DPK yaitu 19 Agustus 2016.

Namun demikian, upaya-upaya penyehatan yang dilakukan oleh pemegang saham/manajemen BPR sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk memenuhi kriteria keluar dari status bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki rasio KPMM/ CAR paling kurang 4% disertai dengan pernyataan ketidaksanggupan dari pemegang saham dalam menyehatkan BPR.

Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Nusa Galang Makmur, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sumatera Utara Syafruddin Siregar yang dihubungi Selasa malam (7/3) menyebutkan, penutupan BPR Nusa Galang Makmur (NGM) akibat kesalahan pengelolaan yang menyebabkan rasio kecukupan modalnya melorot hingga minus, dari angka minimal 12%. “Semestinya, pemegang saham menyuntikkan modal segar guna memenuhi ketentuan yan g berlaku, tetapi hal itu tidak dilakukan,” kata Syafruddin Siregar yang sangat menyayangkan pencabutan izin BPR tersebut.

Melalui jalur organisasi, sebut dia, Perbarindo sudah meminta direksi BPR NGM agar membujuk pemegang saham supaya rela menambah modal. Namun hal itu gagal. Terpisah Komisaris BPR NGM Sudirman Manullang yang dihubungi melalui telefon tadi malam belum memberikan keterangan terkait masalah yang mendera BPR tersebut. “Maaf, saya masih ada tamu ini, nanti saya hubungi ya,” ujarnya sembari menutup telepon.