Published On: Wed, Mar 8th, 2017

Sidang Tidak Disiarkan Live

BERITABENAR-Berita yang sedang hangat dibicarakan saat ini adalah kerugian negara begitu besar. Pejabat yang bakal terseret begitu banyak. Menjadikan sidang kasus dugaan korupsi e-KTP besok (9/3) bakal menyita perhatian publik. Tidak hanya di Jakarta di mana sidang diselenggarakan, namun di seluruh penjuru Indonesia.

Sayang, jalannya sidang tidak bisa dipantau secara langsung karena tayangan langsung persidangan itu tidak diperbolehkan.

Keputusan itu disampaikan oleh Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Yohanes Priyana. Dia menyebut itu adalah kebijakan majelis hakim. “Saya hanya menyampaikan saja,” kata Yohanes kemarin (7/3).

Pengadilan tipikor sendiri sebelumnya sudah menunjuk lima hakim untuk persidangan tersebut. Semuanya hakim senior. Mereka adalah John Halasan Butar-Butar (ketua), Franki Tambuwun, Emilia Djaja Subagia, Ansyori, dan Anwar.

Yohanes mengatakan, alasan persidangan tidak boleh disiarkan secara live supaya antarsaksi tidak saling mengetahui isi dakwaan. Alasan lain, untuk mencegah munculnya judgement selain putusan akhir hakim di luar persidangan. Hanya, Yohanes belum bisa memastikan apakah kedua alasan itu berlaku untuk sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan Kamis (9/3) besok. “Saya konfirmasi ke majelis dulu, karena majelis yang lebih berwenang,” terangnya.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur menambahkan, ketua majelis hakim memang memiliki kewenangan menjaga tata tertib dan kondusivitas jalannya persidangan. Hal itu juga dimungkinkan menjadi pertimbangan persidangan e-KTP tidak diperkenankan disiarkan secara langsung. “Ketua majelis hakim punya kewenangan,” terangnya.

Menurut Ridwan, hal itu juga berkaca pada persidangan sebelumnya, yakni kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kala itu, kata dia, keterangan saksi dan ahli sudah diketahui oleh saksi dan ahli yang dihadirkan berikutnya. Hal itu melanggar prinsip keterangan saksi dan lain tidak boleh mendengarkan untuk objektivitas kesaksian.

Meski demikian, Ridwan memastikan hakim-hakim yang ditunjuk ketua pengadilan itu akan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Sidang dipastikan tetap akan digelar secara transparan karena tetap dibuka untuk umum “Sidangnya terbuka untuk umum, silakan hadiri persidangannya agar bisa menilai kemampuan (hakim) dan transparansinya,” tuturnya.

Semua ketentuan itu diatur dalam KUHAP. Ridwan menjelaskan, pada prinsipnya majelis hakim yang memimpin persidangan dapat memerintahkan setiap orang yang hadir di dalam ruang sidang untuk menjaga ketertiban.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut akan ada banyak nama tenar yang muncul dalam persidangan itu. Dalam beberapa kesempatan, KPK juga berkali-kali menyebut adanya pengembalian uang hasil korupsi itu. Namun, KPK masih enggan mengungkapnya ke publik. Nantinya nama-nama itu akan muncul dalam surat dakwaan.

“Nama-nama pihak yang terlibat akan kita munculkan di dakwaan,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Febri juga mengatakan, KPK telah menerima pengembalian uang senilai Rp250 miliar dari berbagai pihak, yaitu 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang.

Namun, Febri tidak merinci perusahaan dan orang-orang itu. Di antara 14 orang tersebut, ada pula anggota DPR, tetapi Febri lagi-lagi enggan membeberkannya.

“Kasus indikasi korupsi pengadaan KTP berbasis elektronik, sampai dengan saat ini ada pengembalian uang ke KPK Rp250 miliar. Pengembalian uang dari sejumlah korporasi, tepatnya dari 5 korporasi dan 1 konsorsium. Dari korporasi dan konsorsium nilainya Rp220 miliar Kemudian ada pengembalian dari 14 orang ini yang informasinya cukup kooperatif. Uang yang dikembalikan dari 14 orang tersebut total nilainya Rp30 miliar,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik pengembalian uang dari saksi dugaan korupsi proyek e-KTP ke KPK. Menurut dia, pengembalian itu bisa meringankan bila dibawa ke proses pengadilan.

“Orang atau oknum-oknum yang mengembalikan dana itu baik, setidak-tidaknya mengakui kesalahan” kata Kalla di kantor wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

JK mengatakan, tindakan itu bisa meringankan jika nanti dipermasalahkan. “Apabila dibawa ke ranah pengadilan, itu meringankan. Fatooryang sangat meringankan,” kata Kalla.

Selain itu, Kalla melanjutkan, pengembalian uang dugaan korupsi juga menjadi upaya restorative jiistice. Dalam prinsip-prinsip UN Character Act, restorasi kerugian negara adalah menjadi hal yang penting Karena itu, dia mengimbau semua piliakyang menerima hasil korupsi, gratifikasi, agar cepat mengembalikan sebelum suatu terkena perkara. “Nah itu diharapkan. Jadi meringankan. Undang-undangnya berbunyi seperti itu,” kata Kalla. (jpg/net)