Published On: Fri, Mar 3rd, 2017

BPNT Jangan untuk Rokok

Petikan wawancara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan salah seorang waiga negara Indonesia di bawah ini memiliki makna mendalam meskipun disampaikan dalam suasana penuh keakraban dan gelak tawa.

“Sebutkan lima makanan khas Indonesia. Gampang ini bagi ibu-ibu. Kalaugak bisa kebangetan,” kata Presiden Jokowi ketika memberikan kuis berhadiah kepada Nuryana, seorang ibu penerima bantuan pangan nontunai (BPNT), pada 23 Februari lalu.

Nuryana memberikan jawaban satu per satu nama makanan khas Indonesia yang dibenarkan oleh Kepala Negara. Nurya menyebut gado-gado, gudeg, soto, sayur asem, sayur sop. Ia bahkan menyebut lebih dari lima karena dia juga menyebutkan rendang.

Tanya jawrab yang diselingi tawra riang karena diw’amai adegan lucu tersebut merupakan salah satu adegan ketika Presiden Jokowi meluncurkan program BPNT.

Pertanyaan yang disampaikan oleh Kepala Negara memang tergolong ringan, tetapi jawaban yang diberikan Nuryana, jenis-jenis makanan khas Indonesia, belum tentu pernah dirasakan dan dinikmati oleh keluarga yang sangat miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) membuat standar 14 kriteria miskin, yakni luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari delapan meter persegi, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa dipelester, tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.

Kriteria berikutnya, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali sepekan, hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun, hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

Kemudian sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan; pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD; tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan harga minimal RpSOO.OOO seperti sepeda motor kredit/nonkredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal sembilan dari 14 variabel kriteria itu terpenuhi maka suatu rumah tangga masuk dalam kategori miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang atau 10,70% dari jumlah penduduk.

Jumlah tersebut berkurang 0,75 juta orang dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 28,51 juta orang atau 11,13% dari jumlah penduduk. Program pengentasan kemiskinan itulah yang selalu digalakkan oleh pemerintah. Salah satunya melalui program BPNT yang diluncurkan secara serentak pada 23 Februari 2017 di 44 kota.

Kota-kota itu adalah Medan, Padang, Batam, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Tkngerang Selatan, Cilegon, Serang. Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Bekasi, Depok, Bogor, Sukabumi, Bandung, Banjar, Ciamis, Cirebon, Cimahi, Tbgal, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Magelang, Solo, Jogja, Surabaya, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Madiun, Denpasar, Mataram, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura.

Peluncuran BPNT itu merupakan tahap awal untuk dilakukan secara berkelanjutan hingga mencakup seluruh kabupaten/kota pada 2019. BPNT merupakan pengganti program bantuan beras bagi keluarga miskin (raskin) yang berlangsung sejak 1998 atau yang kemudian sejak 2015 diubah menjadi program bantuan beras bagi keluarga sejahtera (rastra).

Nilai BPNT adalah RpllO.OOO per bulan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menargetkan penyaluran BPNT pada tahun ini kepada 1,286 juta keluarga miskin yang menjadi keluarga penerima manfaat (KPM).

Jumlah KPM itu merupakan keluarga yang juga menerima bantuan dalam program keluarga harapan (PKH) nontunai melalui kartu keluarga sejahtera (KKS). Kementerian Sosial mendata saat ini terdapat enam juta KPM penerima PWI.

PKH merupakan program perlindungan sosial berupa bantuan untuk keluarga yang berkategori sangat miskin. KPM mendapatkan bantuan PKH Rp 1.890.000 per tahun.

Sebagian KPM mendapatkan

PKH yang disalurkan melalui KKS atau secara nontunai yang tersimpan di nomor rekening milik KPM dalam bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan sebagian lainnya masih berlangsung secara tunai yang diambil di kantor-kantor pos yang ditunjuk dengan pengambilan empat kali dalam setahun.

BPNT didistribusikan melalui KKS yang diterbitkan Himbara. KKS tersebut memiliki fitur kombo, yakni dapat digunakan sebagai uang elektronik maupun rekening tabungan sebagai kartu perbankan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai) atau layanan keuangan digital (LKD) dan dapat digunakan untuk media penyaluran berbagai bantuan sosial pemerintah lainnya.

PKH merupakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah telah memastikan PKH berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan. Peluncuran Program BPNT dilakukan Presiden Jokowi di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

Bantuan itu secara simbolis diberikan kepada 1.979 KPM. Presiden Jokowi mewanti-wanti agar BPNT benar-benar dipergunakan untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras, telur, tepung, atau gula.

“Jangan dikasihkan suami untuk membeli rokok, jangan sampai diminta suami untuk membeli pulsa, tidak boleh. Begitu ketahuan ada yang membeli pulsa atau membeli rokok, bantuan itu akan dicabut, setuju ya?” kata Presiden Jokowi di hadapan ribuan ibu dari KPM.

Presiden Jokowi mengatakan BPNT untuk Januari dan Februari diberikan oleh pemerintah secara rapel, langsung untuk dua bulan berjalan, sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya dilakukan setiap bulan.

Target Enam T

Penerima bantuan dapat membelanjakan untuk membeli pangan di wargung gotong royong elektronik (e-wamng) yang telah dibentuk oleh pemerintah di berbagai daerah. PKM juga dapat memilih beras yang tersedia. “Harga per kilogram Rp8.500,” kata Kepala Negara.

Beras yang bisa dibeli KPM bisa dipilih, berbeda dengan bantuan rastra atau raskin dahulu yang masyarakat hanya menerima beras yang dibagi-bagikan, tidak bisa memilih, padahal beras-beras itu ada yang sudah berwarna hitam, cokelat, atau kualitasnya kurang baik.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran BPNT merupakan upaya reformasi program rastra. Skema bantuan tersebut mengubah metode subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan harga murah untuk ditebus terlebih dahulu menjadi didapatkan oleh KPM dengan membelanjakan dana bantuan setiap bulan untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian BPNT yang telah disediakan.

Skema ini diharapkan menjadi lebih efektif dan berkualitas untuk memenuhi target enam T, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

“Penyaluran secara nontunai menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan,” kata dia.

Keluarga penerima manfaat BPNT semakin mudah mencairkan bantuan karena adanya teknologi yang memungkinkan penerima bantuan sosial mencairkannya di seluruh ATM bank milik negara.

Apabila uang bantuan tidak habis pada bulan berjalan maka uang tersebut tetap tersimpan dalam rekening KPM dan dapat digunakan berbelanja pada bulan berikutnya.

Dengan interkoneksi antarbank maka akses bagi KPM dapat lebih mudah dan luas. Pada prinsipnya BPNT disalurkan oleh bank kepada rekening KPM. Dana tersebut tidak dapat ditarik tunai, hanya dapat digunakan membeli jenis pangan yang telah ditetapkan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi agen pemerintah untuk mendistribusikan BPNT melalui jaringan milik BRI, yaitu melalui 84.550 agen BRI link yang tersebar di Indonesia.

Jumlah agen BRI Link tersebut lebih banyak daripada jumlah desa/ kelurahan di Indonesia, yakni 81.253 desa/kelurahan, sehingga dipastikan memudahkan akses KPM untuk mendapatkan bantuan pangan melalui BPNT itu.

Bank Negara Indonesia (BNI) siap menyalurkan BPNT melalui agen 46 BNI. Para penerima BPNT dapat mendatangi agen 46 BNI atau agen-agen perbankan lain anggota Himbara.

BPNT juga dapat digunakan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) yang dikelola Perum Bulog dan e-wamng yang dioperasikan oleh koperasi di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Saat ini ada 92 e-warong di berbagai daerah.

Dengan pola bantuan nontunai tersebut, pemerintah telah memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk mengelola bantuan sosial secara baik dan terencana sehingga mereka dapat berdaya dan keluar dari kemiskinan.

(Antara)