Published On: Thu, Oct 8th, 2015

Bukan Memperbaiki, Revisi UU Justru Lemahkan KPK!

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan peninjauan kembali mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang isinya tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi perbincangan hangat diberbagai lapisan masyarakat. Sebab dalam revisi kali ini, terdapat berbagai macam upaya untuk melemahkan dan bahkan membubarkan KPK dalam waktu dekat.

Menanggapi hal ini, Emertson Yuntho selaku peneliti dari Indonesia Coruption Watch menyatakan jika rangkaian revisi yang dicanangkan oleh DPR kali ini bisa diduga merupakan agenda dari para pihak yang tidak menyukai tindakan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan berbagai pihak lain pun curiga jika usulan revisi ini adalah titipan para pelaku tindak korupsi atau bahkan para pihak yang kemungkinan besar akan menjadi tersangka kasus korupsi. Seperti yang dilansir Berita Benar dari laman Detik (8/10/2015).

Di revisi undang-undang kali ini, ICW juga telah mencatat berbagai poin yang diduga kuat merupakan upaya dalam pelemahan KPK. Poin-poin tersebut antara lain:

  • Melalui Pasal 5 dan Pasal 73 Revisi UU KPK, secara gamblang menyatakan jika KPK hanya berdiri selama 12 tahun sejak revisi tersebut disahkan. Padahal KPK sendiri merupakan ujung tombak dalam pemberantasan korupsi tanah air. Jika revisi ini benar-benar terjadi, sebuah bom waktu sudah benar-benar terpasang dan siap meluluh lantahkan KPK.
  • Melalui Pasal 30 Revisi UU KPK, kaum intelektual muda tidak akan bisa menjadi pimpinan KPK. Sebab dalam pasal tersebut menyebutkan jika KPK wajib dipimpin oleh orang yang berumur minimal 50 hingga 65 tahun. Dengan begitu, KPK hanya akan menjadi tempat bagi para pensiunan penjabat dan para manula.
  • Upaya pelemahan juga dapat terlihat melalui Pasal 52 Revisi Undang-Undang KPK yang didalamnya menyatakan jika KPK diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan di saat menangani kasus korupsi. Secara langsung, pasal ini mengisyaratkan jika KPK tidak lagi memiliki kekuatan dan menempati posisi dibawah kejaksaan dan juga kepolisisan.

Presiden Repubik Indonesia Jokowi sampai saat ini masih belum menentukan sikap mengenai revisi undang-undang ini. Melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menginformasikan jika saat ini pemerintah masih konsisten dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan statement-statement presiden sebelumnya. <fjr>