Published On: Fri, Feb 24th, 2017

Demokrasi dalam Koridor Hukum dan Etika

BERITABENAR-Pernyataan Presiden Joko Widodo pada pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Rabu lalu patut kita garis bawahi. Jokowi mengingatkan demokrasi yang kita jalankan haruslah dijaga dan dikendalikan agar tidak kebablasan. Yang dimaksud adalah munculnya kembali artikulasi politik ekstrem seperti liberalisme, fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Semua itu jelas bertentangan dengan dasar negara Pancasila yang menjadi ideologi tunggal serta menjadi lan-dasan pemersatu bangsa.

Peringatan Presiden itu merespons berbagai gejolak dan fenomena yang belakangan ini merebak di Tanah Air. Semangat persatuan dan kesatuan dengan semboyan Bhinne-ka Tunggal Ika seakan terusik oleh fenomena intoleransi yang beririsan dengan politik. Dipicu oleh kompetisi pilkada khususnya di DKI Jakarta, gerakan ekstrem dan intoleran seakan kembali muncul dan mendapatkan peran. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah maraknya hujatan kebencian di media sosial.

Jelaslah itu bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang sangat menghargai satu sama lain dan menghormati perbedaan. Baik perbedaan agama, suku, ras dan sebagainya. Pada masa Orde Baru gerakan radikal dibungkam dan tidak diberi ruang bergerak di hadapan pemerintah yang cenderung otoriter dan tidak demokratis. Sekarang di era reformasi dan demokrasi seakan menjadi bebas sebebas-bebasnya termasuk mereka yang menyuarakan aspirasi secara agak radikal.

Paham dan pandangan ekstrem cenderung mau menang sendiri. Bahkan kalau perlu disertai hujatan dan caci maki terhadap saudara satu bangsa. Inilah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Apalagi kalau itu dilakukan hanya untuk kepentingan sempit yakni politik dan kekuasaan. Maka sejak dini gerakan dan fenomena ini tak boleh dibiarkan berkembang. Sebagian besar masyarakat yang sering disebut silent major-ity pasti tak sependapat dengan pandangan ekstrem seperti itu.

Demokrasi menjamin hak berpendapat dan menyalurkan aspirasi. Namun haruslah tetap berada di koridor hukum dan etika. Tidak bisa sem-barangan atau memaksakan kehendak seakan-akan hanya pendapatnya yang benar. Dalam kaitan ini maka rambu rambu yang harus diperhatikan adalah hukum dan etika. Tak boleh mengeluarkan caci maki atau hujatan kebencian. Apalagi yang disertai dengan kekerasan. Aparat hukum harus berani tegas untuk melindungi masyarakat yang lebih luas.

Para pimpinan partai politik, ormas keagamaan, dan para tokoh perlu mencermati fenomena ini dan bertindak cepat supaya paham-paham ekstrem yang tidak sesuai dengan jatidiri bangsa tidak berkembang. Ini bukan setback dalam demokrasi namun justru kembali meluruskan dan menjaga roh demokrasi yang benar. Sejarah bangsa ini telah memperlihatkan pentingnya terus menjaga persatuan dengan merawat kemajemukan. Kompetisi politik tidak boleh sampai menggoyahkan pluralitas.