Published On: Thu, Mar 2nd, 2017

Desa Kini Jadi Pasar

BERITABENAR- Bantuan yang mengucur ke desa secara masif membuat desa menjadi pasar bebas. Pertama, desa menjadi pasar makelar proposal. Hampir seluruh kantor pemerintah mengintervensi baik dalam bentuk dana maupun alat material. Untuk mengakses, desa harus membuat proposal informatif berisi rincian anggaran biaya dengan bidang pengerjaan.

Tidak mudah membuat proposal sehingga dikerjakan pihak lain yang acap disebut makelar proposal. Hal ini perlu diantisipasi sejak awal karena mungkin saja kehendak desa dengan kehendak makelar ini berbeda orientasinya, sehingga banyak proposal yang asal jadi dan tidak informatif.

Kedua, desa menjadi pasar tenaga kerja kasar. Sedikitnya peluang dan kesempatan kerja maupun terbatasnya skill masyarakat, banyak yang tidak percaya lagi kepada desa. Mereka memilih merantau maupun ke luar negeri.

Ketiga, desa menjadi pasar komoditas elite. Berbagai jenis bantuan yang lari ke desa, acap dimanfaatkan para elite baik eksekutif, legislatif, maupun businesman. Kondisi itu semakin terlihat menjelang pilkades, pilkada, pileg, bahkan pilpres. Meminimalkan iklim seperti itu perlu optimalisasi peran fungsi lembaga kontrol partisipastif warga lokal.

Keempat, desa menjadi pasar provider IT. Lahirnya UU 6/2014 tentang Desa yang mengamanatkan adanya sistem informasi desa (SID), membuat banyak penyedia provider berebut menawarkan perangkat hingga aplikasi SID. Di luar itu, untuk menjual “desa,” lebih banyak lagi yang menyorongkan jasa pembuatan website dan tetek bengek-nya dengan harga bersaing.

Ada juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberinya secara cuma-cuma dari penyediaan perangkat sampai pelatihan SDM maupun maintenance. Sekarang masyarakat memang diharapkan melek teknologi. Untuk kepentingan pasar demikian, desa wajib tegas dalam kerja sama. Jangan ada ikatan paham, ideologi, dan politik yang bisa melemahkan desa.

Kelima, desa menjadi pasar perbankan, lintah darat, serta kredit barang/peralatan rumah tangga. Setiap waktu, masyarakat menjadi lahan paling empuk lembaga keuangan dan permodalan, seperti bank pemerintah, swasta, BPR, BKK, bahkan bank thithil alias tengkulak atau lintah darat. Harus diakui, masyarakat rentan lalu lintas perkreditan. Pembayarannya bergantung kesepakatan.

Di samping itu, secara ekonomi, masyarakat desa yang terdiri dari buruh tani atau petani penggarap rawan iming-iming uang muka atau panjer untuk tebasan hasil pertanian. Warga sering kepepet perlu uang untuk membayar pendidikan, rumah sakit, atau kebutuhan pendek lainnya. Semua bisa diatasi dengan memberdayakan BUMDes, memfasilitasi pasar produk pertanian, dan unggulan desa setempat. Bisa juga dengan pelatihan manajemen usaha ekonomi produktif.

Keenam, desa menjadi pasar pendampingan atas bantuan ke desa. Pasar lainnya yang bertumbuh di desa banyaknya para pendamping, terlebih adanya kucuran dana yang sangat besar. Pemerintah, swasta dan LSM berebut pengaruh berdalih mendampingi desa menganyam masa depan. Mereka juga menawarkan pembelajaran mekanisme atau proses pembangunan mulai perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan monitoring evaluasi.

Apalagi, belakangan desa seolah jadi pasar bencana. Pendamping mesti turun tangan. Begitu merajalelanya pasar, desa harus mampu mengendalikan, bukan sebaliknya. Satu jalan untuk memenangi persaingan pasar, yakni inovasi dan kompetensi.

Banyak Cabang

Pos uang, tak cuma dana desa, tetapi masih banyak cabang lain seperti alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan pendapatan asli. Semua masuk dalam APB Desa. Dana desa berpotensi mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan. Regulasi yang mengatur penggunaan dana desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dalam UU Desa, konsep pembangunan menekankan aspek demokratis, sejahtera, mandiri, dan otonom. Artinya, masyarakat mengusulkan, memutuskan, merumuskan, dan merealisasikan program pembangunan. Ada kepuasan, kebahagiaan, kebanggaan, dan rasa memiliki. Regulasi pro desa ini, memberi kewenangan desa mengatur diri. Ini sebagai cerminan gerakan emansipasi lokal dalam mengelola sumber daya.

Peraturan yang memihak desa ini juga menekankan agar desa, sebagai kekuatan bawah yang direpresentasikan pada sistem pengambilan keputusan partisipatif, menyusun perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan. Apalagi, di era demokrasi ini, penghargaan corak lokalitas tanpa penyeragaman sangat dinantikan, menggambarkan keunikan dan keragaman desa.

Jika kewenangan desa dioptimalkan dalam aspek luas, lambat laun keragaman bantuan yang mengular semakin dikurangi. Penting dilakukan sejak sekarang, yaitu menyusun peta jalan peningkatan berbagai kapasitas, di antaranya kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, tata kelola keuangan yang accountable, penyediaan infrastruktur, perubahan mindset pemberdayaan.

Poin penting sebagai jiwa UU Desa ini memberi makna dan pembelajaran partisipasi warga yang aktif dan kritis. Itu pula sebagai orientasi ke depan membangun pendekatan yang berepisentrum masyarakat. Karena itu, sosok dan kinerja desa saat dan sesudah mengelola dana desa akan ditandai dengan kebolehannya dalam menjawab pertanyaan penilaian (evaluative problems) di desa itu sendiri. Apakah desa mampu meningkatkan ekonomi warga.

Apakah desa mampu membuktikan membantu para pekerja dan wirausaha dalam mengembangkan life skill baru tersebut. Pertanyaan lain, seberapa cepat desa bisa merawat dana bantuan. Berapa lamakah desa tersebut mampu mengedukasi bagi pengembangan dananya untuk program atau kegiatan lain.

Justru karena sifat dasar kucuran dana desa itu bukan sebagai program berhajat tunggal, maka parameter eksternal berupa dampak akhir harus digunakan. Hanya bila kriterium itu senantiasa memacu setiap desa, maka sekali jalan bisa melampaui pemberdayaan masyarakat melalui upaya: peningkatan mutu SDM, pengembangan permodalan, pengembangan usaha, dan pemantapan kelembagaan.

Parameter lain berkenaan keberhasilan desa, seperti apakah kehadiran dana juga betul-betul mampu mendorong atau menggerakkan warga dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Ini termasuk kelompok perempuan, anak, dan masyarakat berkebutuhan khusus maupun kelompok miskin.

Apakah setelah ada dana desa terjadi transformasi sosial kultur bertoleransi beragama, berpolitik juga dalam berusaha. Apakah transformasi sosio kultur berusaha itu akan tetap bertahan, tanpa unsur pengawasan dari luar (pendamping dan birokrasi). Apakah desa mampu meningatkan kesetiakawanan dan kerekatan antarwarga desa lain. Selanjutnya, apakah desa mampu menjalin simbiosis mutualisme dengan lingkungan sekitar.

Penulis Pegawai Biro Umum Pemprov Jawa Tengah