Published On: Fri, Feb 24th, 2017

Diduga Mengalir ke Turki

BERITABENAR-Direktur bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan’Terorisme (BNPT), Brigjen Pol Hamidin, mengemukakan pihaknya ikut memantau dugaan aliran dana dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) ke Turki.

Berdasarkan klaim media di Suriah, dana tersebut ada hubungannya dengan ISIS. “Kami masih terus memonitor informasi ini,” ujar Hamidin di Jakarta, Kamis (23/2).

Meski demikian, Hamidin belum bisa menyampaikan fakta-fakta dari hasil penelusuran tersebut. “Hasilnya mungkin sudah, tetapi belum ada arahan dari Pak Kepala (BNPT) untuk disampaikan,” kata Hamidin

Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) membantah pernyataan yang sebelumnya juga disampaikan Kapolri jenderal Polisi Tito Kamavian ini.

Tito menyebut sebagian dana aksi 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 mengalir ke Turki
“Kapolri tak mendapatkan informasi lengkap mengenai aliran dana yang ditransfer keTurki” kata Kapitra Ampera, anggota Tim Advokasi GNPF MUI.

Dipapamya, transfer dana keTurki melalui rekening pribadi Islahudin Akbar, bukan dari rekening GNPF MUI. Islahudin merupakan tersangka kasus dugaan pencucian uang terkait penyimpangan atau pengalihan dana Yayasan Keadilan untuk Semua (Justice for All).

“Apa hubungannya dengan Bachtiar Nasir,” ujar Kapitra seraya menambahkan, dana ditransfer Islahudin ke Insani lak vel Iarriyederi ve Insani Yardim Vakfi (IHH) atau organisasi Hak Asasi Manusia, kebebasan dan Bantuan Kemanusiaan yang berada di T urki. Besaran dana yang ditransfer, ucap Kapitra, 4.600 USD atau sekitar Rp 61/43 juta.

“Bener ada pengiriman uang 4.600 USD ke D DI. Tapi uang itu dikirim pribadi melalui rekening LA. Uang itu asalnya dari Abu Kharis pengurus solidaritas untuk Suriah. Dana dihimpun dari bedah buku di masjid-masjid Kanudian, dititip ke rekening Islahudin, dan ditransfer pada Juni 2016. Waktu itu belum ada aksi bela Islam,” ujar Kapitra.

“Dana ditransfer Islahudin A uh sebelum aksi 411 atau 212. Tepatnya, pada Juni 2016, sebelum dibentuknya GNPF MUI. Belum ada GNPF karena GNPF bani ada akhir Oktober. Belum ada uang donasi dari warga ke GNPF melalui yayasan,”sebutnya.

Kapolri Jenderal Tito saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengemukakan bahwa dana sumbangan masyarakat yang diterima GNPF MUI melalui Yayasan Keadilan untuk Semua tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan aksi. Ada sebagian dana yang mengalir ke Turki dan ditengarai digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan gerakan radikal.(nis/wly)