Published On: Fri, Mar 3rd, 2017

DPRD Loloskan Ranperda Pajak dan Retribusi

BERITABENAR-Agenda Pemerintah Kota Tomohon meloloskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dl DPRD tak mengalami kendala berarti.

Dua Ranperda perubahan tetang pajak dan retribusi Inisiatif dari Badan Keuangan Daerah lolos usai diajukan dan dibahas DPRD.

Seluruh fraksi dl DPRD sepakat untuk menyetujui Ranperda perubahan atas Perda No 7 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Ranperda perubahan atas Perda No S Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum disahkan menjadi Perda saat Sidang Paripurna dl Kantor DPRD, Kamis (2/3).

Dl DPRD ada 4 Fraksi, yakni Fraksi Golkar (8 kursi), Fraksi PDIP (5 kursi), Fraksi Demokrat (4 kursi), dan Fraksi Gerindra (3 kursi).
Wall KotaTomohon Jlmmy Feldle Eman mengapresiasi Anggota DPRD yang telah melaksanakan pembahasan bersama pihak eksekutif atas Ranperda yang selanjutnya akan dltetapakan sebagal Perda.

Perda tentang pajak daerah dan retribusi umum ini, kata Eman, cukup penting dan krusial untuk direvisi mengingat adanya perubahan aturan menyangkut Organisasi Perangkat Daerah.

OPD yang lama, ada yang dihilangkan, dilebur atau dibentuk baru, sehingga berpengaruh ke wewenang dan tanggungjawab satu dl antaranya mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Eman menjelaskan, Pemkot ingin mewujudkan Program Dedicated Emas. Satu di antara agendannya yakni akselerasi pembangunan.

“Akselerasi pembangunan ini memiliki kegiatan prioritas peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” kata Eman.

PAD terbesar dari daerah berasal dari pajak dan retribusi. “Sehubungan dengan itu, dalam rangka memberi pencapaiannya maka penetapan regulasi daerahyang mendukung suatu hal yang sangat krusial dalam upaya pelaksanaannya, tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Pemkot Tomohon mengacu aturan yang lebih tinggi yakni UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini.

Khusus untuk pajak daerah mengacu juga pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tatacara pemungutan pajak daerah. Agenda selanjutnya mengesahkan ranperda menjadi perda, (ryo)