Published On: Wed, Mar 1st, 2017

Evaluasi Kredit Usaha Rakyat

Oleh Joko Tri Haryanto

Setelah mengevaluasi subsidi listrik, rencananya tahun ini pemerintah juga mengevaluasi kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini didasarkan rekomendasi beberapa pihak yang menyebutkan alokasi KUR justru lebih banyak ditempatkan ke usaha kecil non-produktif.

Padahal, pagu alokasi KUR tahun 2017 ini dinaikkan menjadi Rp 110 triliun dari realisasi tahun lalu sekitar Rp 94,4 triliun, dengan harapan menggerakkan sektor riil, khususnya di segmen usaha kecil dan menengah. Dalam keterangannya, pemerintah bertekad meningkatkan penyaluran KUR di sektor produksi dari 22% menjadi 40% dengan menyasar sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan.

Skema KUR sendiri dalam pelaksanaannya melibatkan lembaga perbankan nasional. Dilihat dari data tahun 2016, lembaga perbankan terbesar yang menyalurkan KUR adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sementara untuk penyaluran kredit ritel, BNI menjadi yang terbesar, diikuti Bank Mandiri dan BRI. Pada kesempatan terpisah, Bank Indonesia (BI) juga memberikan beberapa masukan terkait dengan tujuan efisiensi KUR. Mereka berharap ke depannya distribusi KUR tidak lagi terkonsentrasi di Jawa (sekitar 54;6%), dan refocussing lini.usaha untuk masuk di dalam usaha rintisan (start-up).

Selain itu diupayakan supaya pemerintah dapat meminimalkan penyaluran KUR ke debitor-debitor yang sudah menerima alokasi kredit dari bank komersial. Dengan demikian, bermacam-macam program dan kebijakan pemerintah tidak akan saling menegasikan dalam implementasinya. Tak kalah pentingnya juga terkait dengan usulan menurunkan suku bunga KUR dari 9% ke level yang lebih rendah. Sebagai informasi, dari realisasi 2016 sebesar Rp 94,4 triliun, anggaran subsidi KUR mencapai Rp 9,22 triliun. Jika ingin menurunkan suku bunga di bawah 9%, konsekuensinya tentu harus ada penambahan anggaran KUR di APBN.

Concern yang terakhir inilah sebetulnya sangat krusial dan berpotensi terjadinya pelanggaran goodgovernance jika tidak dikelola dengan mekanisme yang baik dan transparan. Terlebih jika dana subsidi tersebut tidak kembali bergulir ke APBN dan hanya menjadi dana sunk cost yang hilang. Pengalaman beberapa periode yang lalu ketika banyak kredit macet dan bermasalah di bebebrapa bank komersial, jelas masih menghantui.

Konsep KUR

Skema KUR sejatinya hanya menjadi salah satu konsep pengembangan kapasitas usaha mikro dan menengah oleh pemerintah. Hal ini didasari permasalahan klasik yang sering dihadapi di antaranya: beberapa persyaratan agunan tambahan yang menyebabkan sektor UMKM menjadi tidak bankable atau justru kegiatan usaha dari UMKM tersebut tidak feasible sehingga credit worthiness UMKM tidak dipercaya oleh perbankan. Untuk menjawab permasalahan agunan tersebut, pemerintah kemudian membuat kebijakan skema kredit program penjaminan, contohnya KUR. Sementara untuk permasalahan UMKM yang usahanya tidak feasible, pemerintah membuat kebijakan skema kredit subsidi bunga.

Skema penjaminan, pada dasarnya merupakan suatu pembagian risiko (risk sharing) antara pihak penjamin dan perbankan. Idealnya, skema penjaminan dapat berjalan dengan baik apabila skema ini diterapkan kepada debitor yang baik (creditworthiness) dan memiliki potensi usaha yang memadai tetapi terkendala oleh masalah agunan. Sayangnya, pola seperti ini di masa lalu memiliki catatan negatif mengingat adanya persepsi pelaku usaha tidak perlu lagi menyelesaikan kewajibannya karena sudah dijamin oleh pemerintah, dalam kasus Kredit Usaha Tani (KUT) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Dengan skema penjaminan ini, pemerintah selaku penjamin melakukan pembayaran premi (imbal jasa) atas kredit yang disalurkan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan jaminan atas nama debitor UMKM yang memperoleh pembiayaan /kredit perbankan, melalui lembaga penjaminan kredit seperti melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo ataupun lembaga penjaminan kredit lainnya. Mekanisme perhitungan besaran premi (imbal jasa) dilakukan atas dasar realisasi (atau baki debet/outstanding, tergantung atas kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan penjaminan) dan besaran persentase tarif premi yang ditetapkan sesuai porsi penjaminan yang ditanggung oleh pemerintah).

Sebaliknya, dalam skema kredit subsidi bunga, ditujukan untuk UMKM yang secara persyaratan agunan sudah memenuhi kriteria (tidak butuh biaya besar dengan waktu relatif singkat), namun terkendala pada kelayakan usaha (feasibility) sehingga perbankan terkesan membatasi akses pembiayaan terutama jika usaha memiliki risiko atau potensi gagal bayar cukup besar. Persoalan utama terletak pada gap antara pendapatan yang diterima UMK dengan tingkat suku bunga perbankan yang berlaku untuk usaha tersebut.

Untuk itulah pemerintah melalui kebijakan skema kredit subsidi bunga berusaha memberikan fasilitas sehingga kegiatan usaha UMKM dapat bertahan sekaligus memperoleh manfaat. Dalam hal ini, pemerintah menanggung selisih tingkat suku bunga komersial yang berlaku untuk kegiatan usaha sejenis dan tingkat bunga yang menjadi beban UMKM. Porsi tingkat bunga bagian pemerintah besarannya ditentukan dengan memperhatikan perkembangan dan potensi kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas subsidi bunga, contoh: KKP-E, KPEN RP, KPP NAD Nias; KUPS, S-SRG.

Terlepas dari pengalaman masa lalu yang sedikit buruk, upaya pemerintah untuk mengevaluasi ketepatan KUR seyogianya wajib kita dukung bersama. Hal ini terkait erat dengan misi menjadikan APBN sebagai instrumen yang kredibel dan terpercaya di Indonesia. Ketika nantinya APBN mampu menjaga kredibilitasnya maka di situlah masyarakat akan merasakan dampak optimal kehadiran negara secara seutuhnya.

Joko Tri Haryanto
Peneliti, BKF, Kemenkeu (Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja)

Photo Caption :

Joko Tri Haryanto