Published On: Thu, Feb 23rd, 2017

Freeport Rugi jika Tolak Status IUPK

BERITABENAR-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mu-lyani menyatakan Perseroan Terbatas Freeport Indonesia (PT FI) akan rugijika menolak untuk mengubah status perusahaan itu dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Artinya bukan hanya pemerintah yang rugi, jika perusahaan pertambangan ini tak beroperasi karena harus berubah ke IUPK sesuai aturan ditetapkan Pemerintah Indonesia.

Karena itu. Menkeu meminta PT Freeport Indonesia bekerja sama dengan pemerintah secara baik sebagai upaya menjaga kestabilan perekonomian kedua belah pihak.

“Kami terus menyampaikan kepada Freeport. suatu pengaturan yang bisa menjaga kegiatan ekonominya sendiri. tapi saat yang sama, kami tetap menjaga kekonsistensi dengan peraturan perundang-undangan.” kata Sri Mulyani di Jakarta. Rabu (22/2).

Menurut Sri Mulyani. pemerintah sudah memberi waktu kepada Freeport untuk mengubah statusnya KK menjadi IUPK selama enam bulan ke depan sesuai diamanatkan dalam Undang-
Undang Minerba.

‘Freeport itu perusahaan publik, kalau dia berhenti akan jatuh sahamnya, jadi
dalam hal ini tidak ada yang disebut menang atau kalah. Jadi kalau mau terus menerus menuju yang sifatnya negatif, pasti tidak hanya buruk kepada kita, namun juga buruk kepada Freeport sendiri.” papar Sri Mulyani.

Sebelumnya. Feeport Indonesia akan terus berpegang teguh dengan Kontrak Karya, meskipun pemerintah meminta agar perusahaan mengakhiri KK tahun 1991 agar memperoleh izin operasi dan persetujuan ekspor.

Presiden dan CEO Freeport- McMoran lnc. Richard C. Adkerson mengatakan. PTFI tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang dibalkan deh KK sebagai dasar dari kestabilan dan perlindungan Jangka panjang bagj perusahaan, para pekeija dan pemegang saham.

“Kepastian hukum dan fiskal sangat penting bagi PTFI untuk melakukan investasi modal skala besar jangka panjang yang diperlukan untuk mengembangkan cadangan perusahaan di lokasi operasi.” ujar Richard. (tribunnews.com)