Published On: Tue, Feb 28th, 2017

Jimly Asshiddiqie Usulkan Peran Komisi Yudisial Diperluas

BERITABENAR-Pakar Tata Negara Jimly As-shiddiqie mengusulkah peran Komisi Yudisial (KY) diperlua.s menjadi Dewan Pengawas Penyelenggara Negara pada konvensi nasional, Mei nanti.

“MPR, KY dan DKPP akan mengadakan konvensi nasional berbangsa, sekaligus sosialisasi TAP MPR tentang Kehidupan Berbangsa serta menggagas sistem etika bernegara yang lebih komprehensif di masa depan,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, Senin (27/2).

Dikatakan perlu adanya sebuah sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap lembaga negara dan penyelenggara negara.

“Begitu juga lingkungan organisasi profesi dan ormas. Tetapi integrasi menjadi satu kesatuan sistem, ini belum dilakukan. Maka kita gagas hal demikian, untuk kepentingan memperkuat sehingga kemajuan keberadaan bangsa kita tidak hanya mengandalkan dukungan hukum tetapi juga etika,” ungkapnya.

KY merupakan lembaga yang diakui konstitusi dan semua pintu masuk gagasan dimulai dari KY sebagai lembaga pengawasan.

“Kita bayangkan KY ini perlu diberi amanat lebih luas, bukan hanya menangani etika hakim, tapi juga etika penyelenggara seluruhnya. Meski tidak perlu teknis terlibat langsung, karena sistem etik bekerja desentralisasi di masing-masing institusi,” ujar Jimly.

TERINTEGRASI

“KY harus diberi amanat supaya sistem etika ter-intergersi. Sedangkan fungsi teknis mengadili etik hanya khusus hakim, kalau diperluas hanya sampai penegak hukum. Sedang yang lain hanya fungsi pembinaan atau koordinasi aja,” tukasnya.

Ketua KYAidulEkriciadaAzhari menyambut baik dan berharap pada Mei nanti dapat dirumuskan kode etik seluruh pen.yelengara negara sehingga ke depan akan ada pemahaman yang sama.
Menurutnya gagasan perluasan kewenangan dari KY sudah disampaikan ke MPR dan Pemerintah, dan nama KY diubah menjadi Dewan Yudisial dengan yurisdiksi pengawasan pejabat dan penyelengara di bidang hukum, (ahi/si)