Published On: Fri, Aug 7th, 2015

Keberadaan Calo Tanah Hambat Pembangunan Proyek Kawasan Industri Baru

Sebelumnya, pemerintahan baru Joko Widodo dan juga Jusuf Kalla merencanakan 15 kawasan industri baru demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 % hingga tahun 2019. Namun sepertinya rencana yang dimiliki pemerintah tersebut tidak berjalan mulus.

Franky Sibarani selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan jika rencana pemerintah akan pembangunan kawasan industri baru masih terhambat dengan adanya praktik nakal para calo tanah.

Seperti yang dikutip dari detik (8/7/2015) Di sebuah lokasi kawasan industri milik Wilmar Group, Franky Sabrani mengatakan “Masalah utama adalah permasalahan lahan. Ada yang calo. Calonya orang dekat kita juga. Apakah itu birokrasi atau pengusaha setempat,”

Selain masalah calo, dalam menjalankan rencana pemerintah tersebut terdapat juga masalah birokrasi dan juga masalah perizinan. Untuk diluar pulau Jawa sendiri, permasalahan dan juga hambatan muncul dari ketersediaan imfrastruktur setempat.

“Ada juga kasus bahwa tanah sudah dibeli ternyata peruntukannya bukan untuk industri. Kemudian dapat lahan dengan dijanjikan akan dibuatkan jalan dan listrik ternyata Pemdanya tidak punya anggaran,” ungkapnya.

Dalam keterangannya, walaupun dalam rencana pembangunan proyek industri baru tersebut di proitaskan untuk luar jawa, tapi Franky berpendapat jika saait ini Pulau Jawa masih membutuhkan pengembangan kawasan industri.

“Pulau Jawa masih membutuhkan keberadaan kawasan Industri. Di mana, permasalahan akses, pembangkit listrik, pelabuhan dan pendukung lainnya yang diperlukan investor untuk membuka usahanya bisa diakomodi‎r lewat kawasan industri terpadu.”

<fjr>