Published On: Thu, Mar 2nd, 2017

Kejagung Mengacu UU Tipikor Terkait Audit Korupsi

BERITABENAR-Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait audit kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi.

“Yang jelas kita tetap akan mengacu kepada UU Tipikor,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum, Rabu (173).

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan ‘Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.

Sebelumnya, Yusril Ihza Ma-hendra, Kuasa Hukum mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah mengaudit kerugian negara soal pengadaan mobil listrik yang menjerat kliennya itu sebagai tersangka.

“Adanya surat edaran dari Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 2016 yang menyatakan satu-satunya institusi yang berwenang untuk menghitung dan mengumumkan adanya kerugian negara hanya BPK. BPKP dan lain-lain itu tidak punya ke-wenangan,” ujar Yusril.

Hal tersebut dikatakannya seusai menghadiri sidang praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan sebagai pihak pemohon terhadap Kejaksaan Agung sebagai pihak termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Dalam kasus pengadaan mobil listrik yang juga menjerat Dasep Ahmadi itu, menurut Yusril yang menyatakan adanya kerugian negara itu bukan BPK tetapi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tidak pernah BPK lakukan audit terhadap kasus mobil listrik ini. Jadi hasil audit dikaitkan dengan putusan MK bahwa korupsi merupakan delik materil, jadi materil itu harus dihitung pasti ruginya berapa dan yang berwenang menghitung itu adalah BPK,” tutumya.(ANT)