Published On: Mon, Feb 20th, 2017

KIP Enggan Terlibat Lagi Kasus Arsip Munir

BERITABENAR.COM-Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pemerintah untuk membuka dokumen tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir enggan terlibat lagi.

Mereka pasrah dengan keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan keputusan KIP tersebut.

Komisioner KIP Yhannu Setyawan menuturkan bahwa pihaknya tidak ada hubungannya lagi dengan keputusan PTUN itu. Dalam gugatan tersebut mereka pun tidak menjadi para pihak yang bersengketa. “Ya kita tidak bersikap apa-apalah. KIP lanjutkan lagi tugasnya” ujar dia kemarin (19/2).

Dia menuturkan tugas KIP sudah selesai saat keputusan untuk membuka dokumen TPF itu digedok. Bahwa hasil kerja investigasi tim TPF kasus pembunuhan akitivis HAM Munir itu bukan rahasia negara yang dikecualikan.

Keputusan itu juga sudah sesuai dengan kepres 111/2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.

“Di Kepres itu ada ketentuan untuk mengumumkan hasil penyelidikan pada masyarakat,” imbuh dia.

Ditanya lebih lanjut tentang apakah pembacaan salinan dokumen hasil investiagasi tim TPF itu cukup lantaran dokumen aslinya raib?

Yhannu enggan menjawab lebih lanjut Dia menuturkan bahwa pembacaan dokumen salinan itu sudah menjadi ranah penafsiran masing-masing orang. “Kalau itu sudah tafsir menafsir.

Publik ya monggo saja,” ungkap dia.

Dokumen TPF Munir menjadi kunci untul menuntaskan kasus pembunuhan pada 200′ atau hampir 13 tahun lalu. KontraS yanj mengajukan pembukaan dokumen TPF telat berhasil menang dalam sidang sengketa infor masi di KIP. Sayang, upaya itu harus kembal terganjal lantaran PTUN membatlkan putusai KIP tersebut.

KontraS akan melaporkan hakim PTUN yanj memutuskan kasus tersebut lantaran diang gap tidak memutus dengan cermat.

Pasalnya dokumen tersebut sudah ada. Yakni, dokumei pemberian dari Mantan Sekretaris Negara Sud Silalahi kepada pemerintah sekarang.

Dokumei yang diberi cap basah legalisasi sesuai asliny; itu dianggap cukup sebagai bahan untuk mem buka kasus tersebut.

Selain itu, kontras juga akan mengajukai banding ke PTTUN. Rencananya pada awa pekan ini upaya hukum lanjutan itu akai dilakukan.
Keputusan PTUN itu tentu saja membua KontraS dan Suciwati, istri Munir, geram. Mer eka tak menyangka kalau pemerintah bisa maji mundur dalam penegakan kasus pelanggarai HAM. Suciwati menilai kematian suaminya iti belum selesai.

Masih ada pihak-pihak yang per lu dimintai pertanggungjawabannya. “Setela! pemerintah membuka dokumen TPF. Merek punya konsekuensi untuk menindaklanjutinya, kata Suciwati. {Jawa Pos/JPG)