Published On: Thu, Mar 2nd, 2017

KPK Tahan Penyuap Proyek Kementerian PUPR

BERITABENAR-So Kok Seng alias Tan Frenky Tanaya alias Asenk merupakan tersangka pemberi suap dalam kasus dugaan suap pengurusan pembahasan dan pengesahan program aspirasi Komisi V DPR dalam bentuk proyek infrastruktur ke dalam APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016 untuk wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Asenk disangkakan memberi suap baik secara sendiri maupun bersama Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (divonis dua tahun enam bulan penjara di tingkat banding) untuk beberapa penyelenggara negara.

Pertama , Amran HI Mustary (terdakwa sedang disidangkan) selaku kepala BPJN IX Kementerian PUPR. Kedua , Andi Taufan Tiro (terdakwa sedang disidangkan) selaku anggota Komisi V DPR sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di Komisi V. Ketiga , Musa Zainuddin selaku anggota Komisi V sekaligus Kapoksi PKB di Komisi V DPR. Keempat , Yudi Widiana Adia selaku wakil ketua Komisi V dari Fraksi PKS.

So Kok Seng alias Tan Frenky Tanaya alias Asenk kemarin menjalani pemeriksaan sekitar enam jam. Dia terlihat menuruni tangga dari lantai dua ruang pemeriksaan menuju ruang steril Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Kemeja hitam kotak-kotak putih lengan pendek yang dikenakan Asenk sudah berbalut rompi tahanan KPK oranye bergaris hitam. Saat keluar menuju mobil tahanan, Asenk bungkam. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pemeriksaan terhadap Asenk kemarin merupakan pemeriksaan tambahan. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik menyimpulkan Asenk layak ditahan.

“SKS ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Polres Jakarta Pusat,” kata Febri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam. Dia membantah pemeriksaan dan penahanan Asenk dibilang tiba-tiba meski nama yang bersangkutan tidak dicantumkan di jadwal pemeriksaan. Sekali lagi Febri menggariskan, pemeriksaan Asenk adalah pemeriksaan tambahan. Penahanan terhadap Asenk, menurut dia, sudah sesuai dengan kewenangan penyidik yang didasarkan alasan objektif dan subjektif.

“Penahanan terhadap SKS dilakukan sudah sesuai dengan Pasal 21 KUHAP. Ada salah satu klausul dalam pasal tersebut yang sudah terpenuhi, yakni tersangka diduga keras melakukan tindak pidana korupsi,” paparnya.

Mantan Fungsional Direktorat Gratifikasi ini mengatakan, sebelumnya saat penyidikan dan penetapan Asenk sebagai tersangka, penyidik meyakini sudah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk penetapan yang bersangkutan. Konteks alat bukti itu berbeda dengan penahanan.

Febri menjelaskan, setelah pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, kemudian disimpulkan sudah terpenuhi klausul dalam Pasal 21 KUHAP. “Jadi, diduga keras tersangka SKS melakukan tindak pidana, maka kami melakukan penahanan tersebut,” ucapnya. Dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR, lanjutnya, masih ada dua tersangka selain Asenk.

Mereka adalah Musa Zainuddin dan Yudi Widiana Adia. Musa sudah ditahan pada Kamis (23/2) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang terletak di Pomda Jaya Guntur. Febri juga mengungkapkan, kemarin Musa diperiksa sebagai tersangka. “Kasus ini masih terus kami kembangkan. Kami tentu melihat fakta-fakta dalam persidangan baik yang sudah muncul ataupun belum.

Karena fakta-fakta tersebut merupakan informasi penting untuk kami tindak lanjuti,” ujarnya. Musa Zainuddin merampungkan pemeriksaan sekitar pukul 19.18 WIB. Musa terlihat turun dari lantai dua ruang pemeriksaan dengan ditemani Haryo Budi Wibowo. Musa masih tutup mulut ihwal materi perkaranya saat dikonfirmasi sebelum menaiki mobil tahanan. “Tanya penyidik,” tandas Musa.

sabir laluhu