Published On: Tue, Feb 21st, 2017

Menghormati Jalan Konstitusional

BERITABENAR-Pilkada serentak 15 Februari 2017 secara umum berlangsung lancar. Hanya ada beberapa daerah yang berpeluang berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) karena perbedaan perolehan suaranya yang sangat tipis, selain itu terdapat dugaan kecurangan dalam pelaksanaannya. Kontestan yang kalah tipis biasanya mengajukan gugatan dengan sejumlah bukti kecurangan tersebut Berperkara ke MK bukanlah sesuatu yangtabu.

Bahkan jalan ke MK merupakan solusi terbaik ketimbang memaksakan kehendak atas klaim kemenangan sepihak. Tentu saja jika ini terjadi, maka ujung-ujungnya pengerahan massa sebagai langkah ingin menunjukkan kekuatan masing-masing. Akhirnya berdampak sosial dan gangguan keamanan tidak terhindarkan. Oleh karena itu, kita berharap ada kematangan politik dari seluruh pemimpin politik di daerah pilkada menerima hasil pilihan rakyat. Bila merasa ada kecurangan atas hasil tersebut, maka jalur MK terbuka lebar.

Peserta pilkada serentak mencapai 101 daerah. Kasus-kasus yang muncul tidak terlalu signifikan mengganggu keamanan.Adapun yang menonjol antara lain mengenai kelengkapan administrasi Misalnya, ingin mencoblos tetapi tidak terdaftar di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu kekurangan surat suara di beberapaTPS,ada pula ingin mencoblos menggunakan KTP sebagai pengganti undangan memilih, namun tidak terdaftar di DPT, dlL

Kondusifnya pelaksanaan pilkada serentak 2017 ini, merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bangsa Indonesia. Hal ini menjadi indikator kualitas demokrasi semakin baik dari waktu ke waktu. Selain itu, mengindikasikan masyarakat semakin cerdas berdemokrasi. Dengan demikian, kita berharap kualitas hasil pilkada pun kian menjadi baik. Idealnya, para pemilih benar-benar memilih calon terbaik di antara yang ada. Bukan karena faktor transaksional; ada uang ada suara. Kenyataan ini pula yang mengundang optimisme bahwa ke depan, demokrasi akan tumbuh dari masyarakat yang melek politik.

Pada pilkada serentak di Sulsel tahun ini, hanya Takalar yang berpilkada. Hasilnya pun mengagetkan publik. Pasalnya, dari hasil hitung cepat, petahana pasangan Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim, diungguli tipis penantang Samsari Kitta-Ahmad Daeng Se’re. Realcountiorm Cl yang di unggah KPU Takalar, menempatkan petahana pada di bawah penantang; yakni 49,42 persen. Sementara penantang pada posisi 50,58 persen. Beda tipis ini tentu saja berpotensi berperkara ke MK, terutama bila pasangan petahana menemukan dugaan kecurangan.

Itu sebab, para pemimpin politik di Takalar hendaknya menahan diri agar tidak mengklaim kemenangan secara berlebihan. Karena sesungguhnya KPU belum secara resmi mengumumkan pemenang. Mekanisme perhitungan manual yang menjadi dasar KPU mengesahkan pemenang, sedang berlangsung. Di sisi lain, jika kemudian muncul upaya hukum yang menggugat hasil pilkada tersebut, maka para penggugat harus diberi kesempatan karena gugatan itu merupakan jalan konstitusional yang harus dihormati. Penghormatan terhadap jalur hukum tersebut, adalah upaya penegakan hukum sebagai bagian dari proses demokrasi. Menegakkan hukum berarti pula menumbuhkan demokrasi. (A A)