Published On: Mon, Feb 27th, 2017

Mengurai Akar Persoalan Hoax

 

BERITABENAR-MARAKNYA pelbagai informasi bohong/ palsu (hoax) di negara ini paling tidak menunjukkan tiga hal. Pertama, lemahnya pemahaman atau budaya li-terasi masyarakat. Hal ini bisa ditelisik minimal dari indahnya minat baca masyarakat itu sendiri. Berdasarkan data Badan l’usat Statistik (BJ’S) dan The United Nation of Education Social and Cultural (Unesco) tahun 2012, jumlah masyarakat yang mempuny-ai minat baca hanya 1:1.(XX). Itu berarti, dari setiap l.(XX) penduduk hanya ada satu orang yang memiliki minat baca.

Kedua, konten hoax menjadi lahan (komoditas) yang menjanjikan. Merujuk Septiaji Eko Nugroho dari Masyara-kat Anti Hoax, menyebutkan bahwa pendapatan dari situs hoax rata-rata bisa mencapai Rp 6(X) juta hingga Rp 7(X) juta dalam setahunnya. Itu pun tidak memerlukan modal dan biaya operasional yang besar. Maka, wajar bila banyak orang yang kemudian tertarik menjadi pembuat sekaligus penyebar konten hoax.

Ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku maupun platform (media) yang digunakan dalam menyebarkan konten hoax. Semisal, penyebaran konten hoax terkait serbuan 10 juta tenaga kerja asal Tiongkok ke Indonesia. Meskipun dampak dari penyebaran konten hoax tersebut luar biasa besar, bahkan dapat mengikis kepercayaan publik pada pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi tidak dilakukan upaya hukum yang sepadan sehingga dapat menjerakan pelaku maupun platform penyebar konten hoax tersebut. Pada titik ini, pandangan pemerintah yang cukup hanya meluruskan konten hoax tersebut tentu tidak tepat. Sebab, ketiadaan efek jera akan membuat pelaku lebih leluasa lagi dalam membuat dan menyebarkan konten-konten hoak lainnya. Singkat kati, lembeknya pemerintah dalam menyikapi konten-konten hoax yang mengarah pada kinerja pemerintahan sesungguhnya juga mempunyai andil dalam “merawat” tetap mewabahnya konten hoax di negara ini.

Demikian pula bila dilaku kan upaya hukum, biasanya tidak dilakukan secara komprehensif karena hanya pelakunya saja yang disasar. Semisal, sebuah akun media sosial di Facebook yang membuat dan sekaligus menyebarkan konten hoax. Biasanya, upaya hukum hanya diarahkan kepada pelaku yang mempunyai akun Facebook tersebut. Sementara platform-nya, dalam hal ini FacebiKik tidak sama sekali dikenai tindakan hukum. Sekali pun, jika tidak ada Facebook maka konten hoax yang ingin disebarkan oleh pelaku tersebut sesungguhnya tidak akan tersebar.

Upaya Terstruktur

Mengacu pada ketiga hal di atas, maka mengurai persoalan hoax jelas hanya dapat dilakukan dengan mekanisme yang terstruktur. Sebab, akar persoalan langgengnya konten hoax di negara ini pada dasarnya terakumulasi dari tiga hal tersebut, mulai dari lemahnya minat baca, motif ekonomi, hingga lemahnya penegakan hukum. Oleh karenanya, ketiga persoalan tersebut mesti diperbaiki secara serius oleh pemerintah. Pertama, pembenahan minat baca penduduk dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali peran perpustakaan, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah. Terkait hal ini, bisa disertakan dalam kurikulum tentang perlunya siswa untuk membaca satu buku setiap bulannya sebagai sebuah kewajiban.

Kedua, harus diakui terkait konten hoax menjadi komcKli-tas yang menguntungkan dari sisi ekonomi sangat sulit dicarikan jalan keluarnya. Namun demikian, langkah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya masih tetap penting untuk diwujudkan. Sebab, bukan tidak mungkin adanya lapangan pekerjaan baru akan membuat pelaku penyebar konten hoax beralih profesi sekali pun penghasilan sebagai pelaku penyebar konten hoax jauh lebih besar. Ini bisa dipahami, sebab profesi sebagai penyebar konten hoax dapat dikatakan melawan hukum dan bisa dipenjara.

Ketiga, mewujudkan penegakan hukum yang komprehensif terkait penyebaran konten hoax. Artinya tidak saja pelaku penyebar yang perlu diberikan sanksi hukum, tetapi juga platform yang digunakan sebagai sarana penyebar hoax juga harus diberikan sanksi serupa. Mengakhiri uraian ini, masifnya penyebaran konten hoax mutlak perlu disikapi secara serius oleh pemerintah. Terlebih jika dicermati, masifnya penyebaran konten hoax ialah dampak dari kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, utamanya dari perspektif pendidikan, ekonomi dan hukum. Dengan demikian, mengikis persoalan hoax secara tidak langsung juga dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk betul-betul mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.