Published On: Fri, Mar 18th, 2016

Menyembelih Sapi di Bonjonegoro Denda 5 Juta

yohanes chandra ekajaya

Kabupaten Bojonegoro membuat peraturan terbaru terkait penyembelihan sapi didaerah Jawa Timur. Peringatan keras peraturan penyembelihan sapi diudarakan utnuk para jagal atau orang yang menyembelih sapi berjenis betina yang masih produktif. Peraturan ini sebagai usaha untuk melindungi populasi sapi di Indonesia.

“Pemberlakuan sanksi bagi penyembelih sapi betina dilakukan bekerja sama dengan kepolisian resor (polres),” kata Sony Soemarsono selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, di Bojonegoro, seperti yang Berita Benar kutip dari merdeka, Jumat (18 Maret 2016).

Untuk lebih lanjutnya, Sony menuturkan bahwa Pemkab sudah mulai melakukan sosialisasi sbeagi bentuk pemberitahuan kepada penyembelih sapi bahwa bagi siapa pun yang menyembelih sapi betina produktif tidak akan segan-segan dikenakan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Sosialisasi pemberlakuan sanksi pidana bagi penyembelih sapi betina akan terus dilakukan hingga kepada peternak, sehingga kalau sanksi diterapkan sudah tidak ada lagi alasan tidak tahu,” paparnya.

Penyembilah sapi ini sebenarnya sudah tertuang pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di dalam pasal 18 ayat 2 disebutkan ternak ‘ruminansia’ atau hewan memamah biak betina produktif dilarang disembelih kecuali untuk penelitian, pemuliaan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

“Peraturan yang tertulis itu tidak berlaku bagi sapi betina besar yang sudah berusia lebih dari delapan tahun,”tambahnya.

Selain dilihat dari usianya, sapi yang boelh disembelih juga merupakan sapi betina tersebut atau sudah beranak lebih dari lima, tidak produktif yang dinyatakan oleh dokter hewan atau tenaga asisten kontrol teknik reproduksi di bawah pengawasan dokter hewan. Sony menambahkan, didalam Undang-undang itu juga meneyebutkan bahwa siapa saja penyembelih sapi betina akan diancam hukuman kurungan maksimal enam bulan atau denda maksimal Rp 5 juta.

“Akan diberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha mulai peringatan tertulis sampai denda,” tandasnya.