Published On: Mon, Feb 27th, 2017

Non Tunai Lebih Tepat Sasaran

BERITABENAR-PEMERINTAH melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus menggenjot pengentasan kemiskinan di Indonesia. Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat kurang mampu disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan pangan.

Memasuki tahun 2017, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa meminta jajaran pemerintah daerah dan dinas sosial di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat berbagai program pengentasan kemiskinan, khususnya penyaluran bantuan sosial (Bansos) dengan format non tunai.

Sejak diluncurkan Juni 2016 lalu, pencairan bansos PKH dalam format non tunai pelaksanannya membutuhkan proses yang melibatkan 19 kementerian/lembaga terkait, Himpuan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Indonesia (BI). Penyaluran bansos non tunai dalam satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan mengintegrasikan bansos dan subsidi.

Khofifah menerangkan, kartu tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung bansos PKH, pangan, subsidi LPG dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Dalam menyalurkan bantuan sosial nontunai. Untuk tahun 2017 ini ada 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Indonesia dan 3 juta KPM ditargetkan bermigrasi ke bantuan sosial non tunai. “Pengumuman open bidding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 21 April dengan target tahap kedua pencairan Juni 2016 bisa diexercise dana PKH dalam format non tunai,” ujar Khofifah.

Menurutnya, pencairan bansos PKH non tunai bermanfaat sekali untuk mendidik masyarakat terhadap budaya menabung. Format ini selain akan lebih tepat sasaran, juga bisa memupus kekhawatiran akan ada upaya pemotongan karena notifikasi ada berada pada chip masing-masing penerima bantuan.

Bansos PKH dengan format non tunai efektif mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Tentu saja, menurut Khofifah harus ada perubahan paradigma berpikir dan bertindak dari kepala daerah dan kepala dinas. Yakni, tidak hanya berpikir bansos telah tersalurkan, tetapi bagaimana perbaikan mutu layanannya.

“Ingatlah bahwa tujuan besar kita adalah masyarakat terentas dari kemiskinan, anak-anak bisa sekolah dan tercukupi gizinya, agar rakyat sejahtera,” terang Khofifah

Khofifah mengungkapkan, format pencairan dana non tunai bisa mendidik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk gemar menabung. Dicontohkan Khofifah, misalkan saja di pada tahap pertama menerima Rp 1,3 juta dan yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hanya Rp 300 ribu. Jadi sisa sebesar Rp 1 juta bisa ditabung.

Kelebihan lain dari format pencairan dana PKH non tunai adalah warga penerima bisa mengakses tanpa harus mengantri, terlebih jika agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dekat dari rumah para penerima. “Melalui format seperti ini akan semakin aman dan bisa lebih tepat sasaran dan kemungkinan ada upaya pemotongan semakin sulit dikarenakan notifikasi ada pada chip masing-masing penerima PKH,” katanya.

Conditional Cash Transfer (CCT) atau PKH untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bansos tunai maupun non tunai dengan kondisionalitas memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial.

Pasca diluncurkan, dikatakan Khofifah pencairan bansos dalam format non tunai PKH akan diujicobakan di empat titik, yaitu di Malang, Sidoarjo, Mojokerto dan Makassar. Di tahun 2016 lalu, jumlah penerima manfaat PKH bertambah 2,5 juta KPM di bulan November 2016 lalu. Sebelumnya, program Conditional Cash Transfer (CCT) atau PKH tersebut hanya menyasar 3,5 juta KPM. “Adanya penambahan 2,5 juta penerima, tidak berarti jumlah kemiskinan di Indonesia meningkat, melainkan pemerintah terus berupaya meluaskan cakupan penerima manfaat,” jelas Khofifah.

Khofifah mengatakan, pemerintah dalam rapat terbatas (ratas) pada 16 Maret 2016 lalu, telah memutuskan untuk merubah dari format dari subsidi pangan menjadi program bantuan pangan. Kemitraan dengan keempat bank BUMN yang tergabung dalam Himbara tersebut dibagi dalam beberapa wilayah.
Untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta menggunakan BNI. Untuk Sumatera Selatan dan pulau-pulau lainnya menggunakan BRI.
Sedangkan untuk BTN beroperasi di sebagian daerah di Pulau Jawa dan Bali.

Dari excersice Kemensos, dikatakan Khofifah, bekerja sama dengan empat bank BUMN disebut elektronik warung gotong royong atau e-warong. e-warong dapat ditemukan di kampung dan gang-gang kecil yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga bisa online. “Karena terhubung dengan internet itulah, maka disediakan fasilitas EDC, seperti yang disiapkan oleh BNI, sehingga bisa menerima uang lewat kartu debit dan kartu masing-masing bank tapi untuk pertama diisi BNI dari CSR Rp 110 ribu,” ujarnya.

Pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang pernah diujicoba di Kota Malang dan Kabupaten Siodarjo, Jawa Timur KPM PKH setiap bulan mendapat bansos secara non tunai. Melalui e-warong, warga penerima PKH bisa menggunakan untuk transaksi atau belanja empat kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, serta tepung.

“Selain Bulog ada RNI yang bergabung di sini, yang terbukti efektif memutus mata rantai distribusi pangan. Hanya pemengang kartu yang bisa transaksi, yaitu penerima bantuan rastra dan PKH,” tandasnya.

Melalui format e-warong tersebut, ternyata secara signifikan mampu menekan harga lebih kompetitif jika dibandingkan harga di pasaran. Misalnya, untuk 1 kg gula Rp 13.500 dan dan Rp 16.000. Harga di e-warong menggunakan sistem Harga Eceran Tertinggi (HET). HET beras medium Rp 8000, tapi harga nasional Rp 7900 dan untuk gula Rp 12,500.

“Jelas harga berbeda jauh jika dibandingkan dengan membeli produk selain yang di e-warung. Jadi, insya Allah lebih murah. Tentu saja, telah disiapkan antisipasi agar tidak ada aksi borong-borong,” katanya.

Format e-warong memudahkan pemenuhan kebutuhan pangan, misalnya, rastra dan PKH diterima dalam kartu yang tengah diujicobakan memberikan layanan, termasuk di daerah-daerah yang bisa dijangkau Buloag dan RNI. “Dipastikan tidak mudah dan murah mengingat letak geografis Indonesia yang sangat luas, ditambah daerah pulau, pesisir, terluar, serta perbatasan,” ujar Khofifah.

Dari data di Lembaga Keuangan Digital (LKD) ditargetkan dari 4 BUMN maksimal 63 persen melalui e-payment dan penerimaan bantuan melalui kartu 73 persen mengingat luas jangkauan, serta pelayanan. Format yang menjadi top refere adalah Brazil dengan 5 model dan satu format bisa menjadi instrumen yang menyasar seluruh Indonesia,” tegasnya.

Keunggulan bansos secara non tunai, masih ujar Mensos menjadikan bansos PKH lebih efektif dan dipastikan bisa meminimalisir tindak pemotongan dan penyimpangan dalam proses pencairan. Secara bertahap penggunaan kartu diperluas layanannya, seperti untuk nelayan, petani, bantuan elpiji (LPG) 3 kg, bantuan beras bagi warga sejahtera (rastra). “E-warong dikelola oleh warga yang dibina oleh para mitra. Ini menjadi bagian upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial,” tutur Khofifah.

Khofifah menyatakan, peluncuran e-warong di 12 kabupaten/ kota merupakan bagian dari proses penyampaian bantuan sosial non tunai yang integrative holistic dengan PKH dan rastra. Dibekali sistem webpace, setiap penerima menerima kartu multifungsi sehingga bisa bertransaksi dengan zero cost. Setelah peluncuran di daerah-daerah memang terjadi proses pengintegrasikan bansos dari berbagai kementerian/lembaga, sehingga bisa menyatu dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. (ad\r)

:caption:
SOSIALISASI: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan sejumlah program bantuan pemerintah kepada warga.