Published On: Fri, Feb 24th, 2017

Parpol Diminta Evaluasi Diri

BERITABENAR-Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo tentang demokrasi yang kebablasan seharusnya dipandang sebagai evaluasi atas sikap politik parpol. Menurut Jimly, sikap parpol yang kerap mendahulukan kepentingan sendiri membuat jalannya demokrasi tak terkendali.

Jimly mengungkapkan, demokrasi sendiri harus dievaluasi berdasarkan prinsip kebangsaan dan nasionalisme. “Jika sedang mendiskusikan RUU Pemilu, pasti masing-masing parpol menghitung kepentingannya sendiri-sendiri,” ujar Jimly mencontohkan.

Contoh lain, menurut dia, adanya kader parpol yang bersaing dengan sesama internal parpolnya. Jika kondisinya begitu, dia khawatir akan ada dampak demoralisasi yang meluas. “Apa yang dikeluhkan Presiden itu benar. Jadi, kita mesti berpikir luas bahwa dampak demoralisasi besar sekali dan tidak membantu internal parpol. Ini yang dimaksud demokrasi kebablasan oleh beliau,” katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi harus dimaknai sebagai evaluasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurut dia, Presiden ingin mengingatkan, perjalanan demokrasi Indonesia masih jauh ke depan. “Poinnya saya pikir pada perbaikan demokrasi, bahwa demokrasi mempertimbangkan tanggung jawab dan penegakan hukum. Itu yang mungkin ingin ditekankan Presiden,” katanya menegaskan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno juga sependapat dengan Presiden. “Bahkan, hal-hal yang sesungguhnya sudah tidak masuk kategori demokrasi, kayak menyebar fitnah, mencaci maki, mem-bully, dan sebagainya, kadang-kadang dipahami sebagai demokrasi, padahal seharusnya tidak seperti itu,” katanya kepada Republika, Kamis (23/2).

Sebelumnya, Kepala Negara mengeluhkan kondisi demokrasi Indonesia dalam beberapa bulan belakangan. Keluhan itu ia sampaikan saat menghadiri pengukuhan pengurus Partai Hanura di Bogor, Rabu (22/2). Jokowi mengatakan, praktik demokrasi belakangan ini sudah kebablasan. Hal itu ia simpulkan dari ucapan kebencian serta politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang menurutnya kian marak.

Benarkah demokrasi Indonesia sudah kebablasan? Instrumen resmi yang digunakan pemerintah mengukur kualitas demokrasi Indonesia adalah melalui survei Badan Pusat Statistik (BPS). Survei terkini soal kondisi demokrasi Indonesia dipaparkan BPS tahun lalu.

BPS mencatat, sepanjang Pemerintahan Presiden Jokowi, terjadi penurunan tipis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 73,04 poin pada 2014 menjadi 72,82 poin pada 2015. Skala IDI diukur dari o sebagai parameter terburuk dan 100 sebagai nilai terbaik. Artinya, capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori ‘sedang’.

IDI dihitung berdasarkan sejumlah faktor. Di antaranya, kebebasan sipil yang menurun nilainya pada 2015 menjadi 80,30 dari 82,62 pada 2014. Sementara poin hak politik naik dari 63,72 pada 2014 jadi 70,63 pada 2015 dan lembaga-lembaga demokrasi turun nilainya dari 75,81 menjadi 66,87 dalam setahun.

Meski begitu, nilai indeks demokrasi nada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejauh ini masih lebih baik dari masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama di periode kedua. Saat SBY naik tampuk pada 2009, IDI berada pada nilai 67,3 poin.

Menjelang berakhirnya kekuasaan SBY, pada 2012, nilai IDI turun tajam pada kisaran 62,63 poin, lalu naik tipis menjadi 63,68 poin pada 2013. Pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2014 kemudian mendongkrak nilai indeks demokrasi mencapai 73,04 poin.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Sumamo juga sependapat dengan Presiden. “Bahkan, hal-hal yang sesungguhnya sudah tidak masuk kategori demokrasi kayak menyebar fitnah, mencaci maki, mem-bully, dan sebagai-nya kadang-kadang dipahami sebagai demokrasi, padahal seharusnya tidak seperti itu,” katanya kepada Republika.
Sedangkan politikus Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menyatakan, Indonesia harus memiliki sistem untuk menekan demokrasi agar tidak kebablasan. Menurut dia, terjadinya demokrasi yang kebablasan karena penegakan hukum yang masih lemah.

“Hakikatnya demokrasi adalah penghargaan terhadap kebebasan, terhadap hak asasi manusia. Tetapi, kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan. Maka penegakan hukum harus kuat,” kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin. Ia juga menilai, penghargaan terhadap paham liberalisme kebebasan di Indonesia belum diikuti agenda penataan terhadap institusi penegakan hukum.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut demokrasi Indonesia kebablasan kurang tepat.

“Terminologi demokrasi kebablasan itu tidak dikenal. Demokrasi itu tidak bisa kebablasan, yang kebablasan itu salah satunya kebebasannya atau hukumnya,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).

Fahri meminta Presiden ber-hati-hati menyebutkan demokrasi telah kebablasan, mengingat demokrasi yang didapat Indonesia saat ini bukan hal yang mudah.

“Demokrasi itu jangan disalahkan. Demokrasi itu kita dapat berdarah-darah, terus bilang demokrasi kebablasan, salah itu. Yang disalahkan itu hukumnya dan yang menyebabkan hukum itu salah itu ya pemerintah,” ujar politikus fraksi PKS ini. Semestinya, Fahri menilai, Presiden harus mengoreksi diri sendiri sebagai eksekutif.