Published On: Thu, Feb 23rd, 2017

Pelaku Usaha Tunggu Rezim Pajak Baru

BERITABENAR-Menyusul penerapan kontrak bagi hasil kotor (production sharing contract/PSC) gross split, pelaku usaha hulu minyak dan gas bumi menanti rezim pajak baru.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong berharap pemerintah segera mengeluarkan beleid baru yang mengatur perlakuan pajak terhadap industri hulu minyak dan gas bumi pascapenerbitan Peraturan Menteri No.8/2017 tentang Kontrak Gross Split.

Beleid baru tersebut diperlukan mengingat Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Bisa Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi hanya mengatur perlakuan pajak terhadap PSC cost recovery.

Padahal, dengan berlakunya PSC gross split pada wilayah kerja baru dan wilayah kerja yang akan habis masa kontraknya, perhitungan pajak secara otomatis berubah.

Pada PSC gross split, kontraktor tak lagi mendapat penggantian biaya operasi. Dengan demikian, pajak reimbursement tak akan lagi bisa diterapkan ketika menggunakan PSC gross split.

“Semoga dan mungkin akan ada beleid baru [yang mengatur perpajakan],” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (22/2).

Selain skema penghitungan pajak baru, pelaku usaha juga meminta revisi Bab II tentang penghasilan kotor dan pengurang penghasilan kontraktor dalam PP No. 79/2010 itu. Dalam bab tersebut disinggung tentang first tranehe petroleum (FTP) dan equity to be split.

FTP merupakan volume minyak atau gas yang diproduksi yang dapat diambil sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi, sedangkan equity to be split yalaii produk yang bisa dibagi antara pemerintah dan kontraktor karena telah dikurangi FTP, pengembalian biaya operasi dan insentif, bila ada.

Komponen tersebut hanya ada dalam sistem kontrak cost recovery dan tak lagi berlaku ketika PSC gross split diterapkan.

Di sisi lain, Pasal 31 Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa badan usaha atau badan usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

“Kami masih menunggu peraturan dari Kementerian Keuangan,” katanya.

Secara terpisah, Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih menggunakan ketentuan pajak dalam beleid yang berlaku saat ini.

Perubahan rezim pajak diharapkan bisa membuat keekonomian yang lebih baik pada proyek hulu yang padat modal.

Sumber Bisnis di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan pekan lalu telah dilakukan diskusi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait dengan pengenaan pajak dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) untuk PSC gross split.

Nantinya, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur perlakuan perpajakan bagi PSC gross split guna menarik investasi melalui penerapan PSC gross split.

“Rencananya akan diatur dalam PP tersendiri untuk gross split. Pembahasannya akan dilakukan dalam waktu dekat ini,” katanya.

Sambil menanti proses penyusunan beleid tersebut, pengenaan pajak pada Blok ONWJ yang telah efektif menerapkan gross split akan mengacu pada Pasal 11 hingga Pasal 13 PP 79/2010 yang mengatur tentang biaya operasi.

“Untuk sementara waktu, perlakuan biaya-biaya yang diperhitungkan sebagai tax deductibility akan mengadopsi dari ketentuan PP 79/2010 mengenai Biaya Operasi,” katanya. (Duwi Settya AriyantI)