Published On: Mon, Feb 27th, 2017

Pemeratan Pembangunan Melalui Program Satu Juta Rumah

BERITABENAR-PEMERINTAH terus mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurang timbulnya ketimpangan dalam pembangunan antar daerah.

Salah satu wujud nyata pemerataan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah membangun infrastruktur serta perumahan bagi masyarakat. Rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat masih belum dianggap sebagai masalah prioritas. Padahal rumah selain menjadi tempat membina keluarga dan generasi muda Indonesia juga merupakan tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan perumahan mau tidak mau perlu dilaksanakan secara merata di Indonesia untuk mengatasi kekurangan kebutuhan (backlog) rumah bagi masyarakat yang saat ini diperkirakan mencapai angka 11,4 juta unit. Salah satu caranya adalah dengan Program Satu Juta Rumah.

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian PUPR yang ditugasi untuk mengkoordinasikan penyediaan rumah sebanyak satu juta rumah per tahun tentunya harus bekerja ekstra keras. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan seperti Kementerian / Lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, sektor swasta seperti perusahaan serta masyarakat terus ditingkatkan.

“Pada tahun 2017 ini target Program Satu Juta Rumah pun dibagi menjadi dua yakni 700.000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 300.000 unit rumah untuk non MBR,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin.

Syarif mengakui anggaran APBN yang dialokasikan pemerintah untuk perumahan memang tidak mampu mencukupi seluruh permintaan kebutuhan perumahan masyarakat. Pada tahun 2017 ini anggaran perumahan hanya dialokasikan Rp 8,28 Triliun untuk program penyediaan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun rumah susun sebanyak 13.253 unit, rumah khusus untuk masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia sebanyak 5.083 unit, rumah swadaya atau bedah rumah bagi masyarakat 110.000 unit, serta bantuan prasarana, saraa dan utilitas umum (PSU) perumahan bersubsidi sebanyak 14.000 unit.

“Pemerintah mentaigetkan tahun 2017 dengan anggaran perumahan Rp 8,28 Triliun diperkirakan dapat membangun 128.336 unit rumah. Jumlah pembangunan rumah baru sekitar 10 persen dari target pembangunan satu juta rumah. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumahkita bersama untuk mengatasi masalah perumahan ini,” tandasnya.

Untuk pemerataan pembangunan Program Satu Juta Rumah, Ditjen Penyediaan Perumahan membagi sebaran pembangunan menjadi dua wilayah yakni wilayah barat sebanyak 59.316 unit atau sekitar 46 persen dan wilayah timur 69.020 unit atau 54 persen dari total pembangunan.
Untuk rumah susun akan diprioritaskan di wilayah barat, sedangkan untuk rumah swadaya dan rumah khusus difokuskan untuk pembangunan perumahan di wilayah timur Indonesia. Target penerima manfaat rumah susun pun bervariasi mulai dari MBR yang saat ini tinggal di wilayah kumuh perkotaan, buruh industri, pegawai negeri sipil (PNS), mahasiswa, pondok pesantren serta anggota TNI / Polri.

Sedangkan rumah khusus nantinya diperuntukkan bagi para nelayan, pertugas yang bekerja di wilayah perbatasan, MBR, korban bencana alam konflik sosial/ relokasi pembangunan serta masyarakat yang tinggal di wilayah daerah tertinggal ataupun terluar serta perbatasan.

Adapun penerima manfaat rumah swadaya adalah masyarakatyangtinggal di rumah tidak layak huni, peningkatai kualitas rumah yang berada di wilayah destinasi wisata serta pe

‘Adanya program perumahan yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan secara tidak langsung juga dapat melawan serta mengurangi kemiskinan masyarak di daerah. Rumah bukan sekedar aset bagi masyarakat, tapi juga dapat mengukur tingkat kesejahteraan sebuah daerah,” tandasnya.

Lalu, apa yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah yang memimpin di daerah? Syarif hanya meminta agar pemerintah daerah juga serius dalam mendukung program perumahan ini. Bukan hanya dari sisi organisasi seperti pembentukan dinas yang menangani perumahan dan alokasi APBD untuk sektor perumahan saja.

Tapi masalah pendataan perumahan dan pemetaan kondisi perumahan masyarakat juga harus menjadi fokus pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah perumahan tersebut.

“Penanganan masalah perumahan oleh Pemda di setiap daerah pasti berbeda – beda dan disesuaikan dengan kondisi di daerah.
Tapi yang sangat diperlukan adalah pendataan tentang kondisi perumahan serta berapa kebutuhan pasti perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tandasnya. (*)