Published On: Mon, Jan 25th, 2016

Pemerintah Tetapkan 40 UU Untuk Prolegnas 2016

Program Legislasi Nasional Prioritas 2016 hari ini telah disepakati oleh Pemerintah dan parlemen. Kesepakatan itu tersirat pada 40 Rancangan Undang-Undang yang diambil pada rapat Panja Prolegnas, Rabu (20 Januari 2016).

Dari sekian banyak UU yang telah dibahas sempat menimbulkan perdebatan, tapi akhirnya 40 Rancangan UU itu disetujui dan diputuskan untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2016.

Salah satu diantaranya yaitu adanya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU tentang Pengampunan Pajak, UU Anti-Terorisme, dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Selain menetapkan Prolegnas 2016, Pemertintah dan Parlemen juga menyepakati RUU lainnya yang masuk ke dalam deretam Prolegnas 2015-2019. Mereka menetapkan tujuh RUU yang termasuk RUU Pengampunan Pajak selain masuk Prolegnas Prioritas 2016. Sedangkan keenam RUU lainnya yakni RUU tentang Perkelapasawitan, dan RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU Pertekstilan.

Selain itu, yang masuk ke dalam list tersebut ialah RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang Keamanan Laut dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

40 RUU yang akan masuk ke dalam pembahasan Prolegnas Prioritas 2016, yaitu:

Inisiatif DPR:
1. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
2. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
3. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Dalam Prolegnas 2015 judul tertulis: Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan)
4. RUU tentang Jasa Konstruksi
5. RUU tentang Penyandang Disabilitas
6. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Dalam Prolegnas 2015, judul tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)
7. RUU tentang Sistem Perbukuan
8. RUU tentang Kebudayaan
9. RUU tentang Pertembakauan
10. RUU tentang Kewirausahaan Nasional
11. RUU tentang Pertanahan
12. RUU tentang Arsitek
13. RUU tentang Pengelolaan Ibadan Haji dan Penyelenggaraan Umrah
14. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
15. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
16. RUU tentang Jabatan Hakim
17. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
18. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
19. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
20. RUU tentang Kebidanan
21. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
22. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Inisiatif DPD:
23. RUU tentang Wawasan Nusantara
24. RUU tentang Ekonomi Kreatif

Inisiatif Pemerintah:
25. RUU tentang Merek
26. RUU tentang Paten
27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
28. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
29. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan
30. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
31. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
32. RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
33. RUU tentang RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
34. RUU tentang Pengampunan Pajak
35. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
36. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Inisiatif bersama:
37. RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (Dalam Prolegnas judul tertulis: Penyelenggaraan Pemilihan Umum) (DPR/Pemerintah)
38. RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) (DPR/DPD)
39. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (DPR/Pemerintah)
40. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (DPR/Pemerintah)