Published On: Tue, Feb 28th, 2017

Penataan Dapil untuk Legislatif Berkualitas

BERITABENAR-Demi menghasilkan Undang-Un-dang Pemilu yang bisa membentuk anggota legislatif yang berkualitas untuk masyarakat konstituennya, Rancangan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) yang saat ini sudah dibahas DPR, harus memperkuat penataan daerah pemilihan (dapil).

Menurut Prof Ramlan Surbakti selaku Guru Besar Universitas Airlang-ga, sistem pemilu Indonesia harus diperbaiki pada semua aspeknya. “Mulai dari penataan dapil, pola pencalonan legislatif, formulasi pemilihan atau penghitungan suara hingga ke-persertaan pemilum,” ujarnya dalam Seminar Nasional Revisi UU Pemilu dan Penataan Dapil di Ruang Sidang Fisip Universitas Sumatera Utara (USU), Sabtu (26/2).

RUU Pemilu yang sudah sampai ke DPR saat ini belum menyinggung perbaikan semua aspek itu. Penataan dapil, misalnya, sama sekali tidak disentuh dalam pembahasan.

Ia menambahkan, sistem pemilu berupa penataan dapil dan formulasi penghitungan suara yang berlaku saat ini membuat legislatif yang dihasilkan belum memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat pemilihanya. “Parpol sangat mudah mendapatkan kursi di lembaga legislatif, karena dapilnya kecil, kuota kursinya banyak,” paparnya.

Ramlan mencontohkan, Dapil Sumut 1 (Medan, Deliserdang, Sergai, Tebing-tinggi) yang memiliki kuota 10 kursi untuk DPR, dengan penghitungan berdasarkan rumus Maurice Duverger(75/ m+1), hanya dibutuhkan 6,8% dari kese-luruhan suara sah untuk mendapatkan satu kursi. “Kondisi saat ini, suara sah yang diperlukan sangat kecil. Oleh karena itu, gampang sekali mendapatkan kursi,” terangnya.

Dia menyebutkan, RUU Pemilu yang akan disahkan Mei 2017 ini harus memperkuat penataan dapil, yakni besaran dapil diperluas dengan kursi lebih sedikit. “Dengan begini, akan mengubah perilaku pemilih dan politisi. Pemilih tak akan mudah menerima money politic, politisi juga akan lebih maksimal merawat dapil-nya,” kata Ramlan yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini.

Solusi cerdas

Senada dengan hal tersebut, Dekan Fisip USU Muryanto Amin mengatakan, penataan dapil merupakan solusi cerdas memaksimalkan keberadaan anggota legislatif bagi masyarakat pemilihnya. “Kursi perlu dikurangi di setiap dapil.

Supaya tidak terlalu gampang mendapatkannya. Harus kita akui jumlah anggota dewan di Indonesia ini paling banyak di dunia. Karena penataan dapil itu tadi,” kata Muryanto.

Menurutnya, kondisi saat ini bisa dilihat bahwa anggota dewan cenderung tidak maksimal mengurus dapilnya. Hanya mengandalkan reses sebagai cara untuk menemui konstituen atau merawat dapil.

“Kita usulkan dalam RUU Pemilu, untuk DPRD Kota Medan misalnya, setiap dapil kuotanya 3 sampai 6 kursi saja. Itu juga ada perhitungannya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” bebernya.

Dalam seminar itu, baik Ramlan maupun Muryanto juga menyinggung soal formulasi penghitungan suara yang saat ini berlaku sistem proporsional terbuka. Menurut Muryanto, kondisi itu membuat pemilu menjadi sangat liberal. Kemudian calon legislatif juga melakukan segala cara untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. “Kita minta ini diubah. Sistem proporsional terbuka terbatas atau sistem tertutup,” kata Prof Ramlan.
Dalam seminar itu tampak hadir Anggota KPU Sumut, Evi Novida Ginting dan Yulhasni. Ketua KPU Medan, Yenni C Rambe, Anggota KPU Medan, Pandapotan Tamba dan Anggota KPU Langkai, Agus Arifin. Seminar diikuti ratusan mahasiswa Fisip USU.

(rel/anty)