Published On: Thu, Mar 2nd, 2017

Pimpinan DPR Restui Pansus ke Luar Negeri

BERITABENAR-Meski menuai banyak kritikan, para pimpinan DPR RI justru merestui rencana kunjungan kerja Pansus RUU Pemilu ke Jerman dan Meksiko.

Selain sebagai kebutuhan Dewan, kunker ke luar negeri diklaim dalam rangka diplomasi parlemen.

“SAYA enggak tahu, tapi yang saya tahu tentang pemilu itu sudah disetujui di rapim (rapat pimpinan),” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Gedung DPR RI, Se-nayan, Jakarta, Rabu (1/3).

Pansus Pemilu sendiri direncanakan akan berangkat ke Jerman dan Meksiko pada tanggal 11-16 Maret mendatang. Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menambahkan, jika sudah ada tanggal keberang-katan, dipastikan rombongan Pansus akan berangkat.

“Saya barusan cek sudah disepakati. Kalau sudah di-rapim-kan, berangkat ya berangkat saja,” aku Fahri.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR lainnya, Fadli Zon. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini mengatakan, dalam rapim, seluruh pimpinan DPR tak ada yang mempermasalahkan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko. “Sudah enggak ada masalah. Dari kami enggak ada masalah, ini kan kebutuhan. Bukan studi banding, yang ada kunjungan kerja dalam rangka diplomasi parlemen.

Dari kami enggak ada masalah, nomenklaturnya ada kok,” kata Fadli. Ia pun meyakini kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko yang dilakukan Pansus Pemilu tak akan membuat pembahasan RUU Pemilu menjadi molor. “Sudah ada di jadwal, target kami selesai di bulan April, kami sudah intensif juga membahasnya,” tandas Fadli.

Tak hanya pimpinan DPR, Mendagri Tjahjo Kumolo juga mendukung Pansus RUU Pemilu yang akan melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko pada 11 Maret 2017 mendatang. “Pada prinsipnya kemendagri menyambut baik dan mendukung kalau Pansus RUU Pemilu dalam masa reses Maret melakukan studi banding ke beberapa negara di luar negeri untuk melengkapi dan menambah wawasan,” kata Tjahjo dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (1/3).

Politisi PDIP ini mengatakan, kegiatan kunjungan kerja keluar negeri dalam rangka studi banding dipersilakan dan sudah sesuai yang telah dianggarkan. “Kegiatan itu diperlukan mengingat materi RUU yang sedang dibahas sangat kompleks terkait persiapan pemilu dan pilpres serentak di mana DPR RI perlu menyerap berbagai pengalaman di berbagai negara dalam melaksanakan sistem pemilu yang lebih efektif serta demokratis,” tandas Tjahjo.

Seperti diketahui, rencana kunker Pansus RUU Pemilu ke Jerman dan Meksiko menuai kritikan dari sejumlah kalangan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ada kejanggalan dalam rencana tersebut.

Ia merasa sistem pemilu Jerman dengan Indonesia jelas berbeda. Jerman menggunakan sistem pemilu campuran, yakni distrik dan proporsional. Sehingga dari 598 kursi di DPR Jerman, setengahnya dipilih berdasarkan suara terbanyak di masing-masing daerah pemilihan dan setengahnya lagi dipilih melalui sistem proporsional dengan daftar tertutup.

Sedangkan Indonesia sejak dulu selalu menggunakan sistem proporsional. Sementara dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah maupun partai politik di DPR, tak satupun yang merencanakan untuk mengganti sistem pemilu proporsional menjadi campuran. “Kalaupun memang ingin menerapkan sebagian sistem pemilu Jerman di Indonesia itu sudah berbeda dan juga tidak mungkin dipelajari dalam waktu enam hari dalam kunjungan kerja,” ujar Titi saat dihubungi wartawan.

Terlebih, kata Titi, Jerman dalam konstitusinya menegaskan bila penggunaan e-voting inkonstitusional. Dengan kata lain, Jerman bukanlah negara yang menggunakan e-voting.
“Jika memang ingin mempelajari e-voting semestinya Pansus mengunjungi India atau Brasil yang memang jelas-jelas menggunakan e-voting,” tandas Titi.

Hal senada disampiakan oleh pakar pemilu Ramlan Sur-bakti. Menurut Ramlan, kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko jelas tak relevan.

Sebab sebelumnya para ahli pemilu di Indonesia sudah banyak memberi rekomendasi kepada Pansus RUU Pemilu terkait perbaikan sistem pemilu di Indonesia, yakni ihwal besaran daerah pemilihan, sebaran kursi di daerah pemilihan, dan metode konversi suara menjadi kursi.

Apalagi, kata Ramlan, waktu pembahasan RUU Pemilu hanya sebentar. Akhir April sudah harus selesai agar tahapan pemilu seperti verifikasi partai politik bisa segera dilakukan.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, menurut Ramlan, justru mengurangi waktu yang sedianya bisa digunakan oleh mereka untuk mengebut pembahasan RUU Pemilu.
“Jadi ini secara substansi jelas tidak relevan karena secara sistem pemilu kita berbeda dengan Jerman dan Meksiko. Secara waktu juga tidak relevan karena mestinya digunakan mereka untuk membahas RUU di DPR,” papar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga itu.

DED

caption:
Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama Pansus RUU Pemilu di Gedung DPR beberapa waktu lalu.