Published On: Fri, Feb 24th, 2017

Politik dan Budaya

BERITABENAR-Sering mengemuka pertanyaan dan bahkan banyak yang mengunggah di sosial media, mengapa belakangan ini terasa terdapat aksi-aksi, mungkin tepatnya peristiwa-peristiwa politik yang kurang berbudaya. Berbudaya yang dimaksud terkait dengan halikhwal normativitas, bagaimana entitas kekuatan politik berpolitik secara tulus dan dengan cara yang etis untuk menggolkan tujuannya.

Soal ketulusan, niat baik dan etika inilah yang membuat tindakan yang berdampak politik, berbudaya atau tidak. Tentu saja kalau hal-hal demikian yang dijadikan pembicaraan, maka madzab normatiflah yang mengemuka, bukan madzab realis, yang memandang politik sebagai pertarungan kekuatan.

Dalam politik, semua entitas, baik yang resmi organisasi politik atau bukan, bisa hadir sebagai kekuatan politik. Dalam perspektif elite, politik adalah arena: konstestasi antar mereka, para elite itu. Mereka bergulat dalam kepentingan masing-masing. Dari sini pasti muncul problem etis, baik etika yang tanpa sanksi hukum, maupun yang sudah menjurus pada masalah hukum.

Hukum, pada akhirnya, menjadi instrumen penting dalam konstestasi politik elite. Memang banyak wacana tentang tidak bolehnya politisasi hukum atau hukum yang dipakai sebagai alat politik, tetapi pada praktiknya memang susah dielakkan. Ada banyak penanganan kasus-kasus hukum yang berimbas langsung ke wilayah politik, meskipun tidak semuanya masuk kategori politisasi hukum.

Dalam konteks politik kontestasi, semua peristiwa, termasuk peristiwa yang dilabeli sebagai ranah hukum, berdampak politik. Dalam konteks inilah, istilah kriminalisasi dipakai untuk menjelaskan ditei;sangkakannya elite tertentu, karena pertimbangan politik.

Memang kemudian menjadi polemik ketika polisi mentersangkakan beberapa pejabat Komisi Pembetantasan Korupsi; Setidaknya pro kontra muncul, opini-opini berkembang masing-masing. Presiden Joko Widodo melarang kriminalisasi, kendatipun beberapa kalangan menilai kriminalisasi tengah teijadi dan tak terelakkan.

Terlepas dari hal-hal sedemikian, ada imbas politiknya. Banyak drama yang mengemuka dalam banyak peristiwa, tetapi ujungnya semua pihak, pun publik berharap ada keputusan yang bijak dari Presiden Jokowi. Mungkin drama-drama itulah yang membuat orang merasakan bahwa politik kita kurang berbudaya.

Orang seperti dihadapkan pada serial sinetron televisi yang bertele-tele dan menyebalkan. Tapi memang tidak ada politik tanpa drama. Kalau sudah demikian, maka wajar saja kalau masyarakat awam punya peniliaian: drama ini bagus, lucu, tragis atau ironis.

Drama politik, tentu tidak selalu dinilai bagus, kendatipun orang suka atau cepat lupa dengan hal-hal yang terkait dengan drama politik elite. Ada yang cepat terpukau oleh akting para aktor, dan lantas melupakan “kesalahan-kesalahannya”. Orang, banyak yang terpukau pada hal-hal yang bersifat populis, kendatipun itu merupakan strategi pencitraan saja dari para aktor politik.

Budaya, dianggap lebih luas dan multispektrum, ketimbang sekadar politik. Ada yang bilang, budaya itu rumah yang berpintu banyak. Politik berpintu satu. Tetapi, budaya tidak akan berkembang sedemikian rupa tanpa politik. Kebijakan politik, interaksi dan proses-proses pilitik akan menentukan ke mana ranah kebudayaan bergerak.

Tentu saja kebudayaan di sini, bukan merujul pada departemen yang mengurusi itu: Tapi dalam maknanya yang luas: betapa politik mampu, mewarnai perilaku kebudayaan masyarakat. (M Alfan Alfian, Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta)