Published On: Thu, Feb 23rd, 2017

Setelah MA Tolak Beri Fatwa

BERITABENAR- MAHKAMAH Agung (MA) secara resmi menolak memberikan fatwa atas status hukum Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) yang dimintakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Penolakan MA didasarkan pada bebera alasan, antara lain, karena sudah ada dua gugatan TUN (Tata Usaha Negara) yang masuk ke pengadilan TUN. MA menghormati proses hukum yang sudah beijalan di pengadilan TUN, karena itu tidak dikeluarkannya fatwa tentang status Ahok dimaksudkan agar tidak mempengaruhi proses hukum tersebut. Dengan demikian, polemik soal pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta tetap menggantung. Namun Mendagri tetap berpegang pada keputusannya untuk menentukan “nasib” Ahok setelah ada tuntutan hukum di persidangan.
Seperti diketahui, suhu politik nasional kembali memanas setelah empat fraksi di DPR, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PAN menggulirkan Hak Angket terkait dengan pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta, setelah menjalani masa cuti kamp[anye Pilkada DKI. Keempat fraksi mempersoalkan pengaktifan Ahok sebagai gubernur, dengan alasan mantan Bupati Belitung Timur itu telah menyandang status sebagai terdakwa kasus penodaan agama. Para inisiator pengusung Hak Angket juga mendasarkan usulannya pada ketentuan hukum yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 Ayat 1 UU No. 23/2014, Kepala Daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belahkeamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan tetap berpijak pada kepastian hukum, yakni menunggu fatwa MA. Karena MA ternyata menolak memberikan fatwa hukum, maka “bola panas” kini berada di tangan Mendagri.

Penolakan MA untuk memberikan fatwa, tampaknya bukan semata-mata didasari alasan teknis, tentang adanya dua gugatan TUN. Siapa pun paham, munculnya gugatan dan reaksi keras atas pengangkatan kembali Ahok sebagai gubernur kental dengan muatan politik. Karena itulah MA tidak ingin memegang “bola panas” dengan memberikan fatwa. Ketua MA Hatta Ali menegaskan, pihaknya harus berhati-hati dalam menerbitkan fatwa. Reaksi keras juga ditunjukkan Forum Umat Islam (FUI) dengan menggelar aksi demo 212 di depan Gedung DPR, Selasa (21/2). Mereka menuntut DPR/MPR berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo supaya meno-naktifkan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Menarik untuk ditunggu proses politik Hak Angket di DPR.B