Published On: Mon, Mar 21st, 2016

Tampar Supir Angkot, Ridwan Kamil Terancam Masuk Tahanan

yohanes chandra ekajaya

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil atau sering akrab di panggil dengan sebutan Kang Emil dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap seorang supir angkot. Made Agus Rediyudana selaku pengacara dari korban Ridwan Kamil atas nama Taufik Hidayat mulai melaporkan cuitan di sosial media atas pencemaran nama baik kliennya tersebut.

“Kami akan melaporkan Wali Kota Bandung tersebut sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena Ridwan Kamil telah menyebut klien kami sebagai preman di media sosial. Itu pencemaran nama baik,” ungkap Agus seperti yang Berita Benar lansir dari Tempo.

Sang Pengacara menjelaskan pelaporannya kali ini berdasarkan degan cuitan Ridwan Kamil di Twitter pada Minggu, 20 Maret 2016 yang menyebutkan bahwa supir angkot yang diduga telah ditampar dan dipukul oleh Ridwan Kamil merupakan preman.

“tdk ada pemukulan. ini ada preman maksa warga masuk mobilnya, kepergok walikota, mau kabur. sy dadah2 aja gitu?” cuit akun @ridwankamil.

“kalo ama preman maksa2 warga kyk gitu, saya pasti kasar. support kota tertib.”tambahnya Ridwan di Twitternya.

Rediyudana menambahkan bahwa dia dengan kliennya tidak terima dengan tudingan yang diutarakan sang Wali Kota karena tidak berdasar justru menjurus pada pencemaran nama baik kliennya.

“Praktik tersebut (angkot omprengan) di Kota Bandung sudah bertahun-tahun. Sedangkan klien saya baru satu bulan ini menjadi supir. Tetapi kami tak menerima seorang wali kota berlaku kasar pada rakyat kecil,” kata dia seperti yang Berita Benar kutip dari tempo.

Kini nama Ridwan Kamil sudah dilaporkan ke Pihak Kepolisian oleh Taufik Hidayat atas tuduhan penganiayaan dan pencemaran nama baik. Pelaporan yang dilayangkan oeh Taufik kini masih dalam penyelidikan oleh tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Dengan pelaporan ini maka mantan dari dosen di Institut Teknologi Bandung ini dianggap telah melanggar pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.