Published On: Tue, Feb 21st, 2017

Target PAD Rp 153,75 M

BERITABENAR-Masa pemerintahan Bupati Amin Said Husni akan berakhir tahun depan, tepatnya pada 2018. Dalam setahun ini, pemerintah bertekad untuk mennggenjot pembangunan di berbagai sektor. Namun tidak lupa juga untuk menggejot PAD. Pemerintah memasang target PAD pada 2017 Rp 153,75 M. Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja (Kunker) Bupati Amin beserta jajarannya, kemarin (20/2). Acara yang diselenggarakan di Aula SMKN 4 Bondowoso itu melibatkan kecamatan Grujugan, Jam-besari DS, Maesan dan Tamanan. Salah satu hal yang disampaikan bupati adalah adanya penggenjotan sektor PAD.

Dalam kunker itu, bupati melakukan rapat kerja dengan pemerintahan desa. Salah satu tujuannya adalah menyampaikan informasi rencana pembangunan daerah pada 2017. Selain itu juga ada evaluasi pembangunan desa 2016.

Dan terpenting adalah tentang pengarahan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan arahan pembangunan daerah. “Dan fokus pada peningkatan pelayanan dasar dan penguatan ekonomi kerakyatan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat” ujar Amin.
Dalam agenda itu. Amin menyampaikan perkembangan PAD selama 2010 sampai 2017.

Dalam pemaparannya tren PAD setiap tahunnya terus meningkat. Di-mana pada 2010 lalu hanya Rp 49,66 M. Namun saat tutup akhir pada 2016 lalu, mencapai Rp 176,85 M (selengkapnya lihat grafis). Namun ternyata, kondisi PAD Bondowoso masih belum berada di level yang bisa mengentaskan Bondowoso sebagai daerah tertinggal.

Ketua DPRD Bondowoso Ah-mad Dhafir yang terus mendampingi Bupati Amin dalam setiap kunker menyampaikan, pencapaian PAD adalah salah satu syarat untuk keluar dari daerah tertinggal. Dimana agar bisa keluar dari daerah tertinggal PAD Bondowoso minimal harus 10 persen dari APBD. Pada 2017 ini APBD Bondowoso Rp 1,998 T. “Sehingga 10 persen dari APBD didapat angka hampir Rp 200 miliar,” ungkapnya.

Dijelaskan melihat cakupan PAD pada 2016 yang mencapai Rp 176,85 M, Dhafir memberi mengapresiasi. Hanya saja, memang pada perencanaan awal ini, pemerintah memasang target berada di bawah perolehan tahun 2016 lalu. Saat ini pemerintah menargetkan perolehan PAD Rp 153,75 M. “Itu merupakan asumsi dan belum pada PAK, biasanya ada peningkatan diak-hir tahun nantinya,” paparnya.

Dhafir menambahkan, kenapa target PAD diawTal lebih rendah dari tahun kemarin karena hal itu adalah asumsi. Dimana pemerintah tidak bisa misalnya mengasumsikan terlalu tinggi hanya untuk keluar dari daerah tertinggal, namun membebani tertalu berat kepada masyarakat “Kalau tahun 2016 mencapai Rp 176 miliar dan sekarang hanya Rp 153 itu hanya asumsi. Namun cita-cita pemerintah adalah bisa mencapi PAD lebih dari Rp 200 miliar” jelasnya.

Menurut Dhafir, sebenarnya kalau pemerintah menginginkan menggenjot PAD sebenarnya tahun ini sudah bisa. Tinggal pemerintah mengirim surat ke DPRD tentang perubahan retribusi dan lain sebagainya, contohnya karcis pasar hewan yang selama ini Rp 5 ribu dinaikkan menjadi Rp 10 ribu dan karcis lain yang awalnya hanya Rp 1 ribu dinaikkan menjadi Rp 2 ribu, itu akan bisa menggenjot PAD. “Namun apakah itu yang akan dilakukan,” tanyanya.

Sebab sekalipun bisa kelaur dari daerah tertinggal, namun bukan itu. Tetapi intensifikasi penarikan pajak dan retribusi akan dilakukan, misalnya pada objek pariwisata. Itu akan mencapai angka 10 persen APBD kita. “Agar supaya kita segera keluar dari kabupaten tertinggal,” ujarnya.

Menanggapi hal itu. Bupati Amin mengatakan, target itu adalah APBD awal. Dimana untuk menyimpulkan tidak boleh melihat dari awal, namun harus utuh satu tahun. Sebab sebab ada APBD awal dan APBD akhir. “Kita melihat APBD tidak boleh di awalnya, dan alasan kenapa memasang target tersebut adalah terkait potensi, aturan dan beberapa peluang maupun kendala yang dihadapi. Sebab di APBD Perubahan nanti ada target yang kita sesuaikan dengan kemampuan maksimal yang bisa dicapai,” tegasnya.

Namun Amin optimistis jika pada 2017 ini bisa mencapai PAD 10 persen dari APBD. Sebab dengan melihat PAD pada tahun lalu yang mencapai Rp 176 M, maka pihaknya optimistis tahun ini bisa lebih banyak. “Kalau melihat PAD 2016 yang sudah bisa terlampaui, seharusnya sudah bisa 10 persen dari APBD pada tahun ini, namun nanti saat tutup tahun,” ujarnya.

Untuk menggenjot PAD, ada dua hal yang dilakukan pemerintah. Yakni intensifikasi dan diversifikasi. Dalam hal intensifikasi pemerintah akan mengintensifkan potensi pajak yang dikelola sekarang. Dan untuk ekstensifikasi, pemerintah akan mencari peluang baru dan menggali sumber PAD baru atau menginventarisir sumber pajak baru yang bisa dilakukan. “Dan sekarang Bondowoso sudah punya OPD yang secara khusus menangani PAD, yakni Badan Pendapatan, diharapkan terget penerimaan PAD semakin maksimal. Karena semakin fokus dalam menangani target,” tegasnya.

Selain dari PAD, faktor kedua untuk bisa Bondowoso keluar dari daerah tertinggal adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana pada 2016IPM Bondowoso berada di angka 64,37. Angka itu mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. Sebab di 2015 IPM Bindiwoso hanya 63,95. “IPM Bondowoso rata-rata meningkat pada 2013 sapai 2016, yakni 0,61 persen pertahun,” tegasnya.

(kl/hud/wah)