Published On: Thu, Mar 2nd, 2017

Terima Rp 1 Juta Bakal Diproses KPK

BERITABENAR-Aparatur sipil negara (ASN) serta pejabat publik di seluruh Indonesia bakal berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti penyuapan dan penerimaan uang, meskipun dalam jumlah kecil. Lembaga anti rasuah itu bakal melakukan revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait jumlah uang yang dikategorikan masuk dalam ranah penyelidikan KPK.

“Selama ini kan diatas Rp 100 juta, nah inginnya mau satu juta atau berapapun akan diproses sehingga integritas benar-benar terjaga,” jelas Wakil Ketua KPK bidang pencegahan, Saut Situmorang saat menghadiri workshop tunas integritas nasional yang dihadiri Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan penvakilan kepala daerah se-lndonesia, Rabu (1/3).

Pria yang memiliki basic intelijen itu menambahkan, meski telah melakukan tindak pidana korupsi namun akan diproses setelah 18 tahun mendatang, KPK masih bisa menyelidiki selama menemukan dua alat bukti. Jadi ia berharap para pejabat dan ASN benar-benar bersih.

“Tahun kemarin kita melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 18, tapi indeks korupsi hanya meningkat 1 persen, nah dengan adanya tunas integritas yang pertama di tahun ini, bisa menekan jumlah kasus yang akan ditangani,” jelasnya.

Masih dikatakan Saut, pelaku yang sudah kedapatan OTT pun masih bisa melakukan praperadilan, sehingga kompsi ini benar-benar menjadi ‘setan’ dalam kehidupan pelayanan publik. Semakin banyaknya tingkat korupsi di daerah, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan membuka perwakilan di daerah.

Bentuk perwakilan di daerah, masih dalam pembahasan para pimpinan, apakah bentuknya seperti hit and mn atau gerakan senyap layaknya James Bond, masih dilakukan pengkajian lebih dalam.

“Ya masih dicari bagaimana penerapannya, kita ingin setelah adanya workshop tunas integritas ini baik dari Sabang sampai Merauke tidak ada lagi yang berani macam-macam terutama yang merugikan negara dan memperkaya orang lain,” kata dia.

Disinggung adanya modus kongkalikong dalam pemenangan tender proyek seperti kasus di Banyuasin, Saut mengakui modus itu bukan hanya di satu daerah melainkan sudah menga-kar hampir di selunih Indonesia.

“Bagi-bagi fee atau seperti gratifikasi (termasuk THR) kita tahu, tapi bagaimana kita mengetahui orang melakukan korupsi harus minimal memiliki dua alat bukti,” ungkapnya.

Ketua PPATK, KiaguS Ahmad Badaruddin mengaku terus memantau aliran uang yang mencurigakan setiap masuk kedalam rekening. PPATK akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengungkap kasus kompsi vang tidak jauh dengan tindak pidana pencucian uang, (men)
Caption:
TUNAS INTEGRITAS – Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddm saat menyampaikan materi pada Workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional tahun 2017 di Bailroom Hotel Aryaduta Palembang. Rabu (1/3/2017).