Published On: Mon, Feb 15th, 2016

Ternyata Polisi Bisa Tilang Kendaraan yang Belum Bayar Pajak!

yohanes chandra ekajaya

Selama ini, banyak yang beranggapan jika pihak kepolisian tidak berhak melakukan penilangan terhadap pengendara yang telat membayar poajak kendaraannya. Hal ini pernah dibenarkan oleh oleh AKBP Lalu Muhamad Iwan Mahardan Selaku Kapolres Dharmasraya, Sumatra Barat pada akhir tahun 2016 silam.

Namun kali ini beredar kabar jika pernyataan tersebut adalah keliru. Kali ini Condro Kirono selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan tegas menyatakan jika pihak kepolisian berhak melakukan tindakan penilangan terhadap pengendara yang telat membayar pajak kendaraannya. Menurutnya hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Peraturan mengenai tindakan penilangan terhadap kendaraan telat pajak tersebut tertuang di Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 288 ayat (1). Dalam peraturan tersebut tertulis jika setiap kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan, akan terkena hukuman kurungan paling lama dua bulan atau denda sebesar Rp. 500.000.

Selain di ayat pertama, ayat ke dua dan ketiga pun mempertegas peraturan tersebut dengan tegas menyatakan jika STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Seperti yang dikutip Berita Benar dari laman Metrotvnews (15/2/2016).

Dari deretan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut terlihat jelas jika pihak kepolisian bisa melakukan tindakan tilang terhadap sepeda motor yang belum atau telat membayar pajak.