Published On: Tue, Feb 21st, 2017

Transportasi Online (Sementara) Tiarap

BERITABENAR-Anda yang biasanya menggunakan layanan jasa transportasi online, untuk sementara harus bersabar. Sebab, mulai hari ini (21/2), operasional transportasi online di Kota Malang, baik taksi Grab, Uber, maupun Go-jek, dan sejenisnya dihentikan beroperasional untuk sementara. Penghentian operasional ini menyusul aksi demo besar-besaran para sopir angkutan umum dan taksi konvensional di Balai Kota Malang, kemarin (20/2).

Ada sekitar 2.500 angkutan kota dan 450 taksi yang melakukan mogok masal. Mereka menuntut kepada Pemkot Malang untuk melarang beroperasinya transportasi online. Sebab, transportasi online belum ada regulasi atau aturan yang jelas. Sementara keberadaannya sudah menggerus penghasilan transportasi konvensional hingga 40 persen

Dalam aksi kemarin, ratusan sopir bergantian melakukan orasi di depan balai kota. Sementara, 20 perwakilan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang melakukan dialog bersama Wali Kota Malang Moch. Anton di ruang sidang balai kota. Hadir pula dalam pertemuan itu, Sekkota Malang Idrus Ach-mad, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Kusnadi, Kasatlantas Polres Malang Kota AKP Ady Nugroho, dan Ketua Organda Malang Rudi Haryanto Soesamto.

Wakil Ketua Organda Malang Juniardi mengungkapkan, aksi demo itu merupakan inisiatif dari paguyuban angkot dan taksi yang merasa menjadi ‘korban’ keberadaan transportasi online. Pendapatan menurun drastis, sementara Pemkot Malang belum ada tindakan yang jelas. Padahal, angkutan umum dan taksi konvensional telah memiliki izin beroperasi. Bahkan, kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD) juga besar.

Sebaliknya, transportasi online belum mengantongi izin, tapi dibiarkan saja beroperasi hingga menggerus pendapatan transportasi yang legal. “Belum ada transportasi online saja sudah hidup segan mati tak mau, apalagi ada. Kami butuh keadilan. Apalagi belum ada rekomendasi izin usahanya di Kota Malang,” ungkap Juniardi.

Dia juga menambahkan, karena transportasi online belum ada izin beroperasinya, berarti juga tidak ada kontribusi ke PAD Kota Malang. “Apa pun alasannya, kehadiran rekan-rekan transportasi online itu kan ilegal. Justru kami ini sopir angkutan dan taksi yang legal,” tambahnya.

Perwakilan paguyuban angkot, Tohir mengungkapkan, masuknya transportasi online itu membuat gesekan antarsopir yang sulit dihindari. “Kami dibenturkan pasar yang sama. Namun, mereka jauh lebih diuntungkan, bukan hanya soal aplikasi. Tetapi mereka bebas mengambil penumpang di dalam kampus, perumahan, dan tarifnya juga murah karena ditentukan sendiri dan nggak bayar pajak,” ungkap Tohir dalam dialog tersebut.

Menanggapi tuntutan perwakilan Organda tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Kusnadi menegaskan, untuk saat ini pihak pengelola transportasi online, baik taksi online maupun Go-jek untuk menutup operasionalnya. Kantor perwakilan Go-jek di Jalan LA Sucipto juga ditutup sementara waktu. Sampai kapan? Tidak ada kepastian, tapi menunggu situasinya kondusif dulu. “Kantornya ditutup dulu. Untuk pengemudi Go-jek harap mengikuti saja,” tegas dia.

Sementara itu, Wali Kota Malang Moch. Anton menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan kebijakan apa pun soal transportasi online. “Kami mau menghapus, tapi bagaimana caranya? Di pusat pun ini masih jadi polemik. Hingga saat ini belum ada aturan dari Kementerian yang bisa jadi acuan. Di sini juga belum ada perda maupun perwalinya,”terang Anton.

Alumnus ITN itu mengakui, selama ini hanya taksi konvensional dan angkutan umum yang telah resmi. Karena mereka sudah mengantongi izin. “Tapi pemerintah tidak bisa melarang hak warga yang butuh pelayanan. Kami harap sabar dulu dan menunggu regulasi resmi dari pusat,” terangnya.

Usai pertemuan itu, Anton sempat menemui para demonstran di depan Balai Kota Malang. Dia menerangkan tidak dapat menutup aplikasi tersebut di Kota Malang. Tetapi memerintahkan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, yakni Dishub Kota Malang, satpol PP, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang melakukan pengecekan langsung izin usaha transportasi online.

Usai berdialog di Balai Kota Malang, pihak dishub, Polres Malang Kota, dan satpol PP mendatangi kantor Go-jek di Jalan L/V Sucipto. Tujuannya untuk mengecek izin operasionalnya. Ternyata, Go-jek hanya mengantongi surat izin gangguan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pemkot Malang. Namun, Go-jek belum memiliki surat izin usaha.

Ivan, salah satu manajemen Go-jek menyatakan tidak berani memberikan konfirmasi apa pun. Karena di manajemen Go-jek, semua keterangan harus dari kantor pusat di Jakarta. “Mohon maaf, konfirmasinya langsung ke Go-jek pusat saja,” katanya.

Namun, menurut pantauan koran ini, pihak Go-jek Malang menyetujui dengan imbauan petugas untuk menutup sementara kantor mereka.

Kemarin, sejak pukul 07.00, kantor Go-jek sudah dikepung sopir angkot. Sekitar 150 angkot dan taksi berjejer di selatan jalan, menutupi kantor yang berlokasi di Jalan LA Sucipto Nomor 90 A, Kecamatan Blimbing, Kota Malang itu.

Kantor Go-jek saat itu dalam kondisi tutup dan dijaga oleh empat security. Tampak juga puluhan polisi menjaga kawasan tersebut. Kondisi jalanan pun menjadi macet lantaran setengah badan jalan digunakan untuk parkir angkot. Bahkan, beberapa orang yang sebelumnya datang ke kantor dengan tujuan mendaftar menjadi sopir Go-jek, memutuskan pulang karena takut.

Sementara koordinator Koperasi Grab wilayah Malang M. Rizki Septiandre menyatakan siap ‘tiarap’ dulu. Artinya, untuk sementara waktu tidak mengoperasikan taksi online dulu. “Biar tidak ricuh di jalan. Sebab, teman-teman (sopir) angkot sepertinya masih panas,” terang Rizki Septiandre, kemarin.

(viq/lil/c2/abm)

Caption:
CEK IZIN: Petugas dari dishub, polres, dan satpol PP di kantor Go-jek, Jalan LA Sucipto, kemarin (20/2).