Published On: Fri, Dec 18th, 2015

Wakil Gubernur DKI Jakarta Minta Revisi Pelarangan Operasi Ojek Online!

Djarot Syaiful Hidayat selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta diadakannya revisi perihal Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal ini harus ditindaklanjuti guna menyelesaikan masalah keberadaan ojek. Sebenarnya, revisi ini juga sangat diperlukan jika memang ini sebagai pertimbangan aspek untuk keselamatan pelanggan.

“Jika ojek masih menjadi kebutuhan untuk masyarakat, itu bisa menjadi masukan ke DPR dan Kemenhub untuk merevisi UU lalu lintas,” ujar Djarot saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta (18/12/2015).

Sebelumnya, Kemenhub sudah melarang ojek ataupun taksi yang berbasis online untuk beroperasi di Jalan Raya karena mereka belum mengantongi ketentuan sebagi angkutan umum.

Pelarangan transportasi online itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015. Surat Pemberitahuan itupun langsung ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

Sesuai peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengoperasian ojek dan taksi sejenis Uber tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.