Published On: Tue, Mar 22nd, 2016

Wakil Ketua KPK Usulkan Hak Politik Mantan Koruptor Dicabut!

news_54087_1455450228

Laode M Syarif selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan kepada Pemerintah agar hak politik para mantan terpidana koruptor dilepas. Bukan tanpa alasan, di pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 silam banyak terpidana kasus korupsi yang kembali mencalonkan diri bahkan terpilih.

Selain itu, Laode juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih kritis dan jeli dalam memilih pemimpin di pemilihak Kepala Daerah 2016 mendatang agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Ia juga menginginkan agar pemerintah membuat regulasi yang mengatur pelarangan para mantan terpidana korupsi untuk kembali berlaga di bursa Pilkada.

“Di beberapa daerah ada fenomena mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri. Ada pula yang berhasil terpilih menjadi kepala daerah. Ini yang menjadi keresahan KPK selama ini. Mungkin enggak mantan terpidana korupsi tidak bisa mencalonkan, karena faktanya masih ada saja yang terpilih menjadi kepala daerah. Harusnya ada pencabutan hak politik,” ungkap Laode seperti yang dikutip Berita Benar dari laman Kompas (22/3/2016).

Selain memberikan saran, Laode juga menyampaikan laporan KPK saat mereka mengkaji hasil dari pelaksanaan Pilkada 2015 silam. Dalam laporan tersebut terungkap jika di Pilkada 2015 tersebut banyak penerimaan dana kampanye yang tidak sesuai dengan PKPU. Bahkan parahnya lagi, laporan yang dibuat hanya sebagai alat dalam memenuhi syarat administrasi saja. Oleh karena itu, KPK meminta KPU lebih ketat dalam melakukan reservasi pelaporan dana kampanye.

(fjr)